Anggota Komisi II DPR: Tantangan Pembangunan DOB Papua Perlu Terobosan Konkret

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Romy Soekarno, menegaskan pendekatan pembangunan di Papua tidak bisa lagi sekadar mengandalkan hitungan teknokratis. 

Hal itu disampaikan Romy dalam rapat evaluasi empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Romy, keberhasilan pembangunan di Tanah Papua harus dilihat sebagai simbol tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus," kata Romy, Kamis (3/7/2025)..

Dia menyebut, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih humanistik dan inklusif, serta mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Papua.

Romy juga menyoroti peran penting institusi teknokratis seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas. 

Dia mendorong keduanya untuk memperluas cara pandang dalam menyusun kebijakan pembangunan bagi Papua, tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil di lapangan.

Menurutnya, tantangan pembangunan di wilayah DOB Papua saat ini sangat kompleks. Mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. 

Kondisi tersebut, kata Romy, membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih berani dan terobosan konkret.

“Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkapnya.

Dia menambahkan, keberhasilan membangun Papua adalah simbol keberhasilan membangun keadilan sosial di Indonesia.