Momen Fadli Zon Dicecar Komisi X DPR Soal Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Apa Jawabannya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon, memberi jawaban usai dicecar oleh Komisi X DPR RI mengenai polemik penulisan ulang sejarah Indonesia.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (2/7/2025), Fraksi PDIP mendesak Fadli menghentikan proyek penulisan ulang sejarah.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan meminta proyek penulisan sejarah ini stop saja, dihentikan," kata Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

Menurut Bonnie, ada semacam state denial a human rights violations di balik proyek penulisan ulang sejarah.

“Paling tidak ada tiga kategori, pertama itu, literal denial, literal denial ini langsung mengingkari terjadinya sebuah pelanggaran HAM atau kejahatan negara terhadap rakyatnya, itu langsung diingkari,” ucap Bonnie.

Kedua, kata Bonnie, adanya interpretatif denial atau mengakui kejadiannya tapi kemudian memberikan penafsiran baru yang mereduksi dampak dan penderitaan itu sendiri.

Ketiga, lanjut Bonnie, adalah implicatory denial yaitu menerima terjadinya sebuah peristiwa pelanggaran tetapi tidak bertindak apa-apa atau negara tidak mau bertanggung jawab.

"Saya khawatir yang terjadi belakangan ini, yang beredar kemana-mana ini termasuk ke dalam interpretatif denial. Jadi pak menteri mengakui, tapi ada semacam tafsiran terhadap makna massal yang kemudian menggeser perdebatan kita hari ini menjadi perdebatan semantic, bukan kepada isi dari substansi persoalan itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui anggota Komisi X Habib Syarief Muhammad, secara tegas meminta agar proses penulisan sejarah nasional yang sedang berjalan ditunda. 

Menurut Habib Syarief, banyak fraksi telah memberikan catatan kritis terhadap proyek penulisan sejarah tersebut.

Sebab itu, demi menghindari polemik berkepanjangan, pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan prosesnya.

“Hampir sebagian fraksi memberikan catatan khusus tentang penulisan sejarah. Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari Fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda,” ujar Habib Syarief.

Ia menilai proses yang berlangsung selama ini terkesan tertutup. Bahkan, informasi mengenai siapa saja yang tergabung dalam tim penulis sejarah disebut sulit diakses publik.

“Saya mencoba mencari siapa-siapa saja yang masuk dalam tim 100 katanya penulis sejarah, sampai hari ini kita nggak bisa mendapatkan,” ucapnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, Indonesia sudah puluhan tahun tidak memiliki sejarah yang ditulis secara runut. 

Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah ingin menulis ulang sejarah. 

Jadi landasan penulisan sejarah ini karena ada kekosongan di dalam penulisan sejarah yang cukup panjang. 26 tahun kita tidak mempunyai sejarah yang ditulis secara kronologis," kata Fadli.

Lantas, Fadli mengingatkan pernyataan Bung Karno yaitu Jas Merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. 

Dari kutipan itu memberi pelajaran bahwa jangan sampai generasi muda tidak mengetahui tentang sejarah bangsa ini. 

"Jadi pertanyaannya apakah sejarah harus ditulis atau kita lupakan saja sejarah kita. Ini menurut saya satu hal yang sangat penting untuk kita angkat dan didiskusikan sangat terbuka untuk didiskusikan," ucap dia.

Menurut Fadli, penulisan sejarah menjadi penting di tengah tsunami informasi melalui media sosial (medsos). 

Jika tidak diantipaasi dengan baik, dan narasi yang benar, maka akan mempengaruhi cara pandang 

"Karena kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri di tengah arus informasi yang luar biasa apalagi dengan sosial media dan distorsi-distorsi nya yang begitu cepat kalau tidak ada pemutusan dari berbagai macam informasi itu," katanya. 

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penulisan sejarah ini tentu dengan perfektif Indonesia sentris yang mengedepankan kepentingan bangsa. 

"Harapan kita adalah sejarah ini ditulis dengan perfektif Indonesia sentris tentu saja. Dan perfektif Indonesia sentris itu adalah perspektif kepentingan nasional," pungkasnya.