Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Relaksasi Impor 10 Komoditas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 sebagai bagian dari paket deregulasi ekonomi tahap pertama.

Kebijakan ini menandai langkah serius dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kelancaran arus logistik dan perdagangan.

Namun, langkah relaksasi impor ini mendapat perhatian serius dari parlemen.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, menyambut baik inisiatif pemerintah terkait kebijkan ini.

Dirinya juga mengingatkan agar kebijakan deregulasi tidak menjadi pintu masuk membanjirnya barang impor murah yang berisiko melumpuhkan industri lokal.

“Kami memahami semangat deregulasi ini untuk menghadapi situasi global. Memang perlu diberikan fondasi kuat pada sektor industri nasional. Namun perlu kehati-hatian agar industri dalam negeri tidak terpuruk akibat masuknya barang impor murah yang membanjiri pasar,” ujar Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer, di Gedung DPR, Selasa (1/7/2025). 

Langkah deregulasi, menurut politisi asal Bali ini, harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi extra ketat dan rutin dari instansi pemerintah terkait.

"Pemerintah harus memilah, komoditas yang diberi relaksasi tidak menghancurkan produk lokal terutama sektor yang sedang tumbuh dan industri padat karya yang banyak melibatkan tenaga kerja lokal,” katanya. 

Secara umum Partai Golkar mendukung kebijakan Relaksasi ini karena bisa jadi angin segar, dengan banyaknya pilihan barang murah dan berkualitas.  

Terkait dengan hal ini, dirinya akan mengusulkan mengundang mitra terkait ke DPR untuk menjelaskan kebijakan ini termasuk peta jalan perdagangan luar negeri di tengah gejolak global saat ini.

"Termasuk program hilirisasi, substitusi impor dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Diharapkan pemerintah juga bisa menjelaskan soal daftar 10 komoditas yang mendapat relaksasi ke DPR," ujarnya.