Komisi V DPR Dorong Kemenhub-Kementerian PU Segera Realisasikan Instruksi Prabowo soal Pulau Enggano

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya mendorong kementerian terkair segera merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.

Beberapa kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Pelindo. 

Baca juga: Ditugasi Kemenhub, Pelindo Kebut Pengerukan Alur Pelayaran untuk Kelancaran Logistik Pulau Enggano

Adapun instruksi tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto dan menjadi dasar hukum percepatan pembangunan Pulau Enggano, termasuk penyelesaian persoalan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

Menurut Danang, langkah ini penting untuk menjamin keterhubungan antarwilayah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

“Pembangunan infrastruktur transportasi yang merata adalah fondasi penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan ekonomi nasional,” kata Danang dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).

Legislator Gerindra itu menekankan pentingnya peningkatan konektivitas, termasuk pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai agar mencapai kedalaman minimal -12 meter LWS. Hal ini dianggap vital dalam memperlancar jalur logistik nasional.

“Salah satu perhatian serius Presiden Prabowo adalah soal konektivitas wilayah, terutama yang menyangkut alur logistik nasional,” ujar Danang.

“Misalnya, pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu agar mencapai kedalaman minimal -12 meter LWS,” kata Danang.

Selain pengerukan, Danang juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dermaga dan sistem navigasi untuk menunjang kelancaran distribusi barang dan penumpang menuju Pulau Enggano, salah satu wilayah terluar Indonesia di barat daya Provinsi Bengkulu.

“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar. Pulau-pulau terluar seperti Enggano juga harus merasakan kehadiran negara secara nyata. Sebagai mitra kerja, kami di DPR RI berharap Kementerian terkait bisa bertindak cepat,” kata dia.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Bahas Krisis Transportasi di Pulau Enggano

Dia menambahkan, percepatan realisasi proyek-proyek konektivitas di daerah 3T akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Danang menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak pada pembangunan inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Instruksi Presiden ini adalah komitmen nyata untuk menjahit kembali NKRI melalui konektivitas antardaerah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pulau Enggano memiliki luas sekitar 400,6 km⊃2; dan berjarak sekitar 130 mil laut dari Kota Bengkulu. 

Pulau ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki peran penting dalam konteks kedaulatan nasional.

Sejak akhir Maret 2025, jalur transportasi laut menuju Enggano terputus, menyebabkan hambatan besar dalam distribusi logistik dan hasil bumi. Sejumlah pihak, termasuk PT Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III, telah melakukan berbagai upaya, namun hingga kini belum mampu sepenuhnya mengatasi krisis tersebut.