Senator Hasby Yusuf Soroti Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Nikel di Maluku Utara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Maluku Utara, Hasby Yusuf menyoroti masifnya kerusakan lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Menurut dia, polemik tersebut harus diatasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memberikan pesan Presiden Prabowo harus turun tangan. Nggak bisa berharap kepada menteri, nggak bisa berharap kepada dirjen, nggak bisa berharap kepada kepala daerah, nggak bisa," kata Hasby Yusuf kepada awak media di Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025) petang.

Ia menjelaskan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan kerusakan politik hukum sudah begitu parah.

"Presiden harus mengambil alih tanggung jawab politik ini. Misalnya, perbaikan tambang tidak bisa lagi diberikan tanggung jawab kepada gubernur atau beberapa menteri," kata Hasby.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Tambang Nikel Blok Mandiodo Diminta Diusut Tuntas

Tegasnya, Presiden Prabowo harus mengatasi polemik tersebut sebagai desk politik baru.

"Harus mengambil ini sebagai sebuah langkah politik baru untuk roadmap tambang Indonesia, tambang kita. Agar betul-betul untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Hasby mengatakan semua langkah sudah tempuh.

Baca juga: Polri Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat

Tetapi yang belum hanya mengadu ke Mahkamah Internasional.

"Maluku Utara ini mau mengadu ke mana? Kami punya nikel, kami punya tambang. Tapi kami nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa," imbuhnya.

Diterangkannya yang didapatkan masyarakat hanya kerugian.

"Yang kita dapat kerugian, dapat rusaknya lingkungan hidup dan penyakit," tandasnya.