Auditor Hukum Dinilai Krusial Jaga Keadilan dan Integritas Sistem Hukum Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Peran auditor hukum dinilai semakin penting dalam menjamin keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi bersama Justitia Training Center, Kamis (19/6/2025), diikuti oleh puluhan advokat dari lebih 20 DPC Peradi secara daring.

Ketua Harian DPN Peradi, R Dwiyanto Prihartono menegaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari misi meningkatkan kualitas advokat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mewujudkan advokat yang memiliki daya saing dan relevansi tinggi dengan perkembangan hukum nasional maupun global,” ujar Dwiyanto.

Baca juga: Pengacara Tom Lembong Ribut Gara-gara Kursi Jaksa Lebih Besar dan Ada Sandaran

Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi, Happy SP Sihombing menjelaskan, audit hukum bukan sekadar proses administratif, tetapi memerlukan keahlian khusus untuk menilai legalitas, kepatuhan hukum, dan prinsip tata kelola yang baik.

“Peran auditor hukum sangat krusial dalam menjamin keadilan dan integritas dalam sistem hukum dan bisnis,” tegas Happy.

Ia menambahkan, pelatihan ini dirancang untuk membekali para advokat agar mampu menjalankan audit hukum secara profesional dan berintegritas, sejalan dengan prinsip good governance.

Persiapan Sertifikasi Kompetensi Nasional

Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk nyata dari kerja sama antara DPN Peradi dan Justitia Training Center, yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).

“Kini advokat dituntut tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sebagai auditor hukum yang berperan mengawal kepatuhan dan tata kelola yang baik,” katanya.

Baca juga: Eks Hakim MK di Sidang Hasto: Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tak Bisa Dipersoalkan Lagi

Ia menekankan pentingnya penguasaan kompetensi yang menyeluruh, mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (attitude). Pelatihan lima hari ini akan ditutup dengan simulasi audit dan uji sertifikasi oleh LSP Hukum Indonesia yang terlisensi oleh BNSP.

Sorotan Pemerintah terhadap Kepatuhan Hukum

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Arfan Faiz Muhlizi, yang mewakili Kepala BPHN sebagai pemateri, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun produk hukum strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

“Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga badan hukum, badan usaha, hingga badan publik,” ujarnya.

Menurut Arfan, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tatanan hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dihadiri Tokoh Hukum Nasional

Pelatihan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh hukum nasional seperti Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dr. Lenny Nadriana, hingga Dr. Diani Sadiawati dan para praktisi hukum lainnya.

Para narasumber memberikan pemahaman teoritis sekaligus praktik penyusunan laporan audit hukum yang akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan kompleksitas hukum nasional dan internasional.

Dengan pelatihan ini, DPN Peradi berharap dapat mencetak auditor hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi dan semangat reformasi hukum di Indonesia.