Terpilih Aklamasi, Akhmad Ma’ruf Maulana Nakhodai HKI Hingga Visi Sejalan dengan Asta Cita Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhmad Ma’ruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029 melalui proses aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI yang digelar di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025). 

Munas kali ini mengusung tema “Optimalisasi Peranan Kawasan Industri Memperkuat Daya Saing Investasi Industri Manufaktur Dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja".

Dalam pidato perdananya, Ma’ruf menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi strategis yang menjadi penggerak sektor industri nasional.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ini bukan hanyalah sebuah kehormatan bagi saya, tetapi juga tanggung jawab yang besar di tengah dunia yang serba tidak pasti,” tutur Ma’ruf.

Ma’ruf menegaskan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif. 

Menurutnya, kawasan industri harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi semangat nasionalisme.

“Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti. Kawasan industri bukan hanya untuk berbisnis, tetapi juga panggilan nasionalisme,” ujar Ma’ruf.

Pembentukan Kawasan Industri Nasional

Ma’ruf juga menyoroti dinamika geopolitik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi yang dialihkan dari negara-negara lain. 

“Ada ruang bisnis yang perlu kita garap bersama-sama, karena dampak dari perang dagang itu membuka celah investasi ke kawasan industri yang kita naungi di bawah HKI,” ucapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ma’ruf mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BKIN diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.

“Kami berharap adanya sebuah badan, badan yang dibentuk kawasan industri nasional BKIN yang dapat menjawab tantangan-tantangan investasi,” katanya.

HKI di bawah kepemimpinan Ma’ruf juga akan aktif mendorong terbitnya undang-undang khusus tentang kawasan industri demi memberikan kepastian hukum dan mendukung ekosistem investasi yang kondusif. 

Ma’ruf menegaskan bahwa kawasan industri tak hanya soal bisnis, tetapi juga tentang kontribusi terhadap nasionalisme, daya saing global, dan pembangunan berkelanjutan.

“Kawasan industri bukan semata-mata hanya untuk mencari untung, tetapi ada panggilan nasionalisme. Kita harus bersatu padu menghadapi persaingan dengan Johor, Singapura yang pemerintahnya sangat memproteksi kawasan industrinya,” kata Ma'ruf.

Aktif Mendukung PSN