Polemik Ijazah Jokowi, Lokasi KKN Dituding Fiktif, Rismon Sianipar Desak Bareskrim Uji Saintifik

TRIBUNNEWS.COM - Pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar mendesak Bareskrim Polri untuk tetap melakukan uji saintifik mengenai lokasi kuliah kerja nyata (KKN) mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semasa kuliah di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Rismon memang telah mengungkapkan kecurigaannya ihwal tempat KKN Jokowi. 

Kabar yang beredar, kata Rismon, lokasi KKN Jokowi juga fiktif. Karena itulah, Rismo berniat mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah.

“Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali, ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar kita takut hoaks banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro,” ungkapnya di PN Surakarta, Kamis (12/6/2025), dilansir Tribunsolo.com.

Ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an.

Dengan begitu, menurut Rismon, Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal.

“Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN. Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” katanya.

Soal Lokasi KKN, Rismon Tuntut Bareskrim Polri Lakukan Uji Saintifik

Tentang lokasi KKN Jokowi, Rismon ingin agar Bareskrim melakukan uji saintifik dan tidak hanya mengandalkan kata orang yang mengenal Jokowi di lapangan.

"Kita menuntut bahwa Bareskrim, ayo kita uji saintifik, jangan seperti tadi, lokasi KKN saja tidak ada dokumen penyerta yang menunjukkan 'oh, ini benar.' Kan kalau kita sudah menyelesaikan KKN, ada laporan KKN yang dinilai DPL (dosen pembimbing lapangan)," kata Rismon saat diwawancarai di Kantor Tribunnews.com Solo, Jumat (13/6/2025).

"Kalau hanya dari keterangan orang yang mengenal Pak Jokowi di lapangan ya, itu nggak saintifik," tambahnya.

Baca juga: 3 Kejanggalan Diungkap Rismon Sianipar usai Kunjungi Lokasi KKN Jokowi di Boyolali: Hanya Katanya

Selanjutnya, Rismon juga menegaskan bahwa dirinya juga menyoroti dugaan skripsi palsu dan lokasi KKN fiktif karena jika hanya dibuktikan dengan ijazah saja tidak cukup.

Ia menggarisbawahi bahwa jika skripsi dan lokasi KKN diduga palsu, ijazah juga otomatis palsu.

Rismon juga menyoroti soal gelar Jokowi. Kolom keterangan pada lembar pendaftaran Jokowi adalah program sarjana muda, yang seharusnya mendapat gelar B.Sc atau Bachelor of Science.

"Lho, kalau skripsi palsu, KKN  palsu, ijazahnya otomatis palsu. Ijazah kan hanya selembar kertas, yang bisa direproduksi di mana pun, tetapi ijazah itu kan merepresentasikan bahwa ia sudah menyelesaikan keseluruhan proses akademik. Terutama yang ditampilkan Dittipidum kemarin, bahwa lembar awal pendaftaran Jokowi ternyata SM tingkat studinya, Sarjana Muda. Pendaftaran ulangnya atau herregistrasi tahun akademis 1981/1982 adalah Sarjana Muda juga, yang dibulatin tiga kali," paparnya.

"Kalau itu kita asumsikan benar, dokumen tersebut, maka Pak Jokowi hanya sarjana muda, gelarnya B.Sc atau Bachelor of Science, dan tidak ada KKN, dan tidak ada skripsi," katanya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)