3 Sosok yang Dinilai JATAM Punya Konflik Kepentingan di PT Gag: Purnawirawan TNI & Pendukung Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar mengungkap dugaan adanya konflik kepentingan yang terjadi di PT Gag Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Diketahui, PT Gag Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya (IUP) oleh pemerintah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berdalih, IUP PT Gag Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara.

Namun nyatanya, JATAM menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gag Nikel ini.

Terutama pada sosok yang menduduki jabatan Komisaris di PT Gag Nikel.

"Saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama konteks PT Gag Nikel di Pulau Gag tadi, itu memang sangat terang benderang ya," kata Melky  dalam Program 'Overview' di kanal YouTube Tribunnews, Rabu (11/6/2025).

1. Lana Saria

Sosok pertama adalah Lana Saria, Melky mengungkap Lana Saria adalah pejabat di Kementerian ESDM.

Namun ia menjabat sebagai sebagai Komisaris di PT Gag Nikel.

"Satu misalnya, kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai Komisaris di PT Gag Nikel. Satu misalnya ada yang namanya Lana Saria."

"Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Sub Direktorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM."

"Kemudian juga Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM saat ini," jelas Melky.

Sosok Lana Saria ini pun dinilai Melky kontroversial, karena ia pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian ESDM.

Baca juga: 4 Alasan IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut: Aset Negara hingga Diklaim Jauh dari Geopark

Lana juga pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel.

Serta menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo.

"Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa tahun 2023 oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian ESDM."