Senin, 29 September 2025

Komnas HAM Ungkap Kondisi Memprihatinkan Pengungsi Papua Tengah di Nabire dan Timika

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengungkapkan temuan pihaknya atas pemantauan terhadap kondisi pengungsi pada Juni 2024 di Papua.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
PENGUNGSI PAPUA - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022). 

Data Komnas HAM tersebut juga mencatat para pengungsi tersebar di Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Distrik Teluk Kimi Nabite Timur, Kecamatan Wania Kabupaten Mimika, dan Kecamatan Kuala Kencana Kabupaten Mimika. 

Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM RI masih ada titik-titik lokasi lain yang belum sempat teramati Komnas HAM karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

"Terkait dengan pengungsi di Nabire dan Mimika sebenarnya datanya belum terkonsolidasi. Komnas HAM terakhir melakukan pemantauan itu tahun lalu Bulan Juni 2024. Dan kita mendapati mereka mengungsi karena beberapa peristiwa," ungkap Anis saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (8/6/2025).

"Pertama peristiwa pada tahun 2015 karena konflik yang terjadi, pemilihan Bupati Puncak pada saat itu. Kemudian peristiwa pada 2019 itu tragedi baku tembak. Kemudian juga peristiwa kekerasan terhadap Tarina Murib pada tahun 2023. Jadi di setiap peristiwa itu kemudian warga di Puncak Jaya mengungsi di Nabire dan Mimika," sambungnya.

Selain itu, ia mengungkapkan kondisi para pengungsi memprihatinkan di antaranya berdesakan di satu rumah keluarga, pekerjaan terbatas, anak-anak tidak mendapatkan layanan kesehatan serta sebagian di antaranya belum mendapatkan kepastian terkait akses pendidikan.

Namun secara umum, lanjut dia, banyak hak para pengungsi yang tidak terpenuhi.

"Hak atas pangan tidak terpenuhi, hak atas pendidikan tidak terpenuhi, hak atas pekerjaan tidak terpenuhi, hak atas kesehatan tidak terpenuhi, hak atas rasa aman juga tidak terpenuhi termasuk juga hak terhadap perempuan dan anak," ungkap Anis.

Baca juga: Nduga Papua: Begini Pengalaman Sri Mulyani Kunjungi Zona Konflik di Tengah Ancaman KKB

"Tetapi memang beberapa SKPD itu sudah memiliki struktur untuk penanganan dan alokasi anggaran. Termasuk di tingkat rumah sakit itu ada rumah sakit rujukan. Itu di Timika, namanya RS Mitra Masyarakat. Kemudian dari tingkat Gereja itu juga sudah menyediakan lumbung sosial. Jadi stok pangan untuk para korban pengungsi," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan