Prabowo Tuding LSM Dibiayai Asing Buat Adu Domba Indonesia, Ini Kata WALHI dan Amnesty International

"Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elit. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni. Semua ini dikerjakan oleh elit-elit politik yang korup," ucap Usman. 

Hal inilah, kata Usman, yang seharusnya diingat Prabowo jika merujuk pada konteks Hari Lahir Pancasila.

Sebab, peramu Pancasila sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno, pernah berpesan bahwa perjuangan di masa depan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

"Kalau pidato Pancasila, maka sebaiknya ingat peramunya, Soekarno, yang pernah bilang, 'Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri'," tandas Usman.

2. WALHI: Selama LSM Ada, Artinya Negara Belum Bertindak Adil pada Rakyat

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, menegaskan bahwa keberadaan LSM mencerminkan masih adanya ketidakadilan dalam kebijakan negara terhadap rakyat.

Ia menegaskan, LSM tak akan pernah hilang selama negara belum menunjukkan keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan publik.

“LSM ini akan bubar sendiri kalau negara dalam mengambil kebijakan itu me-address kesejahteraan rakyat, menghilangkan ketidakadilan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, maka LSM itu enggak akan relevan,” ujar Zenzi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025), diwartakan Tribunnews.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tudingan Presiden Prabowo Subianto yang menilai ada LSM dibiayai asing untuk mengadu domba rakyat Indonesia.

Zenzi menilai tuduhan itu keliru dan menyesatkan.

Menurut Zenzi, kehadiran LSM justru menjadi penanda bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara adil dan menyeluruh.

“Jadi, selama LSM ada, itu artinya negara belum bertindak adil terhadap rakyat, terhadap negara sendiri,” lanjutnya.

Zenzi menambahkan, dalam sistem demokrasi, peran LSM sangat penting untuk menjembatani jarak antara rakyat dengan pengambil kebijakan.

LSM tidak hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga sebagai wadah koreksi terhadap arah kebijakan negara.

“Langkah korektif terhadap kebijakan negara, melahirkan substansi, substantif alternatif bagi negara, kepentingannya untuk bangsa, untuk negara ini sendiri,” tegas Zenzi.