Anwar Abbas Dukung Pemerintah Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel Jika Akui Palestina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung sikap pemerintah Indonesia yang siap membuka hubungan diplomatik dengan catatan jika Israel mengakui negara Palestina.

Artinya, kata Anwar Abbas, Israel juga harus berhenti menjajah Palestina.

"Jika israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina," kata Anwar Abbas kepada Tribunnews.com, Kamis (29/5/2025).

Dengan demikian  Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat. 

"Disamping itu Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida. Serta semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," tandasnya.

Usul dari Prabowo

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Palestina diakui sebagai negara. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emannuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (28/5/2025).

"Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Macron banyak topik yang dibahas salah satunya mengenai konflik Palestina.

Prancis, kata Prabowo, ingin mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

"Di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," katanya.

Menurut Prabowo dalam pembicaraan dengan Macron, Prancis akan terus mendesak untuk segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di jalur Gaza, Palestina.

 Selain itu Prancis juga menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh.

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," kata Presiden.

Prabowo mengatakan dirinya dalam berbagai forum dan kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia hanya memandang penyelesaian two state solution.

"Kemerdekaan bagi bangsa Palestina untuk mencapai perdamaian yang benar. Tadi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," pungkasnya.

Sinyal dari Prancis

Sementara itu dikutip dari Associated Press, Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya condong memberikan pengakuan akan negara Palestina.

Akan tetapi para diplomat dan pakar mengatakan langkah tersebut mungkin merupakan cara yang prematur dan tidak efektif untuk menekan Israel agar bergerak menuju kesepakatan damai dengan Palestina.

Mereka mengatakan hal itu dapat memperdalam perpecahan Barat, tidak hanya dalam Uni Eropa yang telah terpecah, tetapi juga dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel.

Apalagi  perlu disertai dengan tindakan lain seperti sanksi dan larangan perdagangan jika pengakuan itu akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar isyarat simbolis.

Pejabat Prancis sedang mempertimbangkan langkah tersebut menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi antara 17-20 Juni mendatang.