Dedi Mulyadi Klaim Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak-hak Anak

Dalam kesempatan yang sama, Dedi mengatakan, dirinya tidak akan menjalankan program ini jika tidak memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman pribadi.

Lantas, Dedi menceritakan pengalamannya menangani anak-anak dengan perilaku khusus.

Termasuk ketika menitipkan seorang anak yang kerap mencuri ke sebuah pesantren di Cireok.

"Itu anak SD kelas 5, sudah punya perilaku luar biasa. Jadi tidak mudah. Untuk menyelesaikan problem ini kita harus menangani secara bersama," ucap Dedi.

Terkait pengawasan, Dedi memastikan, para siswa di barak militer tidak dibiarkan begitu saja.

Mereka akan diawasi oleh tenaga profesional dari berbagai latar belakang.

"Yang piket di situ ada dokter, ada psikolog, ada guru ngaji. Kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan. Dan sampai hari ini tidak ada," ungkap Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Yakin Program Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Efektif Ubah Perilaku Pelajar

Kata Menteri HAM

Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai program mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak bertentangan hak asasi manusia.

“Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Kamis.

"Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Pigai menegaskan, program ini bukan pendidikan militer, melainkan pendidikan berbasis barak dengan pelatih dari kalangan militer.
Hal tersebut, untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak usia sekolah.

Dikritik Komnas HAM

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengkritik program pendidikan militer yang dirintis Dedi Mulyadi.

Program ini, ditujukan bagi pelajar SMA yang dinilai nakal lantas dikirim ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia."