Menko Zulhas Minta Bangunan Sekolah Terbengkalai Dimanfaatkan Jadi Koperasi Desa Merah Putih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah bakal menyulap bangunan terbengkalai untuk menjadi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal itu akan dilakukan di salah satu bangunan terbengkalai di Kebumen Jawa Tengah. 

Bangunan terbengkalai tersebut merupakan bekas sekolah dasar inpres yang sudah tidak ada proses belajar mengajar dan tidak digunakan lagi di Desa Sraten, Kebupaten Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: Menkop Budi Arie Beberkan 8 Tantangan Koperasi Desa Merah Putih

"Jadi teman-teman Kopdes itu bagaimana kreatifitas masing-masing desa. Ini ada sekolah bekas yang tidak terpakai karena dulukan Pak Harto bangun SD Inpres itu banyak dan ini di tanah desa yang bisa dimanfaatkan," kata Zulhas saat meninjau sekolah terbengkalai Semarang, Jawa Tengah,  dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025). 

Ketua Umum PAN itu mengatakan bangunan tersebut bisa sulap untuk menjadi Kopdes.

Baca juga: Aset Naik Jadi Rp120 Miliar, Koperasi Kana Ekspor Gula ke Tiga Negara

Sebab, dia menyebut bangunan tersebut memiliki sejumlah kriteria yang bisa mendukung kehadiran beragam fasilitas Kopdes. 

"Daripada terbengkalai ini dijadikan (aset pendukung) Kopdes, diperbaiki dibikinin proposal agar bisa dimanfaatkan dengan benar," ujarnya.

Zulhas mengatakan halaman yang luas dari bangunan tidak terpakai itu bisa dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan hasil tani hingga alat-alat pertanian. 

"Nantinya ini (bisa) jadi gudang pupuk, gudang sembako, gudang hasil-hasil pertanian, tempat menyimpan alsintan (alat dan mesin pertanian), dan tempat simpan gabah. Jadi ini tinggal diajukan, nanti bank lihat," tutup tutup Zulhas. 

Sebagai informasi tambahan, kunjungan tersebut turut hadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Yandri Susanto, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Wamen KKP dan sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mematangkan rencana pembentukan koperasi merah putih. Ia kembali membahas pembentukan koperasi tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, (7/3/2025.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie.

Baca juga: Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya KoperasiDesa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.

Mendagri Tito juga menambahkan bahwa koperasidesa ini akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum. 

"Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.