Dudung Abdurachman Klaim Tak Semua Purnawirawan TNI Setuju Pemakzulan Gibran, Wanti-wanti Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM - Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, meminta kepada pihak-pihak yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai Forum Purnawirawan TNI.

Pasalnya, kata Dudung, tidak semua purnawirawan TNI menyatakan sikap yang sama.

"Jangan nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan, padahal tak semua purnawirawan seperti itu," kata Dudung, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025), dikutip dari Wartakotalive.com.

Dudung lantas mengingatkan kepada Forum Purnawirawan TNI tersebut, jangan sampai situasi politik kali ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin memecah belah bangsa.

"Pada para purnawirawan senior-senior saya, ada juga seangkatan, atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin, situasi saat ini sangat cepat terjadi perubahan," ujar Dudung.

"Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan bangsa, itu yang jangan sampai terjadi," lanjutnya.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran saat ini sedang berkonsentrasi menyejahterakan rakyat.

Mantan KSAD ini juga mengatakan, Prabowo dan Gibran masih fokus memikirkan bagaimana caranya menyatukan semua partai politik (parpol) dan bekerja sama demi mencapai Indonesia Emas.

"Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, mari sama-sama membangun bangsa ini," ucapnya.

Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran itu disampaikan oleh para purnawirawan TNI saat mereka berkumpul dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan adalah 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Baca juga: 3 Sosok Jenderal Senior Prabowo Komentari Usulan Pemakzulan Gibran, 1 di Luar Kabinet

Saat para purnawirawan TNI itu berkumpul, mereka menyampaikan delapan tuntutan politik, salah satunya usulan pergantian Gibran itu.

Delapan poin itu diketahui juga telah ditandatangani oleh mantan Panglima ABRI sekaligus eks Wakil Presiden zaman Soeharto, Jenderal Purn. TNI Try Sutrisno; mantan Menteri Agama, Fachrul Razi; KSAD periode 1999-2000, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto; KSAL periode 2005-2007, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto; hingga KSAU periode 1998-2002, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Alasan mereka mengusulkan Gibran harus diganti adalah karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Karena hal itu, mereka sepakat mengusulkan pergantian wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).