TNI AD Buka Suara Soal Kerja Sama Pembinaan Siswa Bermasalah dengan Dedi Mulyadi, Ini Penjelasannya

Program kerja sama TNI AD dan Pemprov Jawa Barat menyasar pembentukan karakter, bukan indoktrinasi ala militer.

TRIBUNNEWSS.COM, JAKARTA – Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) akhirnya buka suara menanggapi kontroversi kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi dalam program pendidikan untuk siswa bermasalah. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan nama dari program tersebut adalah Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Ia menegaskan bahwa program ini bukanlah bentuk pendidikan militer ataupun militerisasi remaja, melainkan pendidikan karakter yang mengedepankan pendekatan bimbingan.

“Pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer, walaupun dilaksanakan di lingkungan Asrama Militer,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana, Jumat (2/5/2025).

Ia menekankan, kegiatan ini berfokus pada pendekatan personal dan kelompok melalui bimbingan serta pengasuhan, bukan indoktrinasi bersenjata.

Baca juga: Beda Cara dengan Dedi Mulyadi soal Tangani Siswa Nakal, Pramono Pilih Sediakan Ruang Berekspresi

Program ini sudah diterapkan di dua lokasi yakni Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Resimen Artileri Medan 1 Kostrad di Purwakarta.

Peluncurannya bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, dan menyasar siswa-siswi SMP serta SMA sederajat yang mengalami masalah kepribadian, dengan catatan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Fokus Karakter, Bukan Barak

Brigjen Wahyu menegaskan bahwa materi yang diajarkan dalam Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan, mencakup kegiatan yang umum ditemukan di lingkungan pendidikan formal. Antara lain, pelajaran kelas, konseling, motivasi, latihan baris-berbaris, penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, hingga permainan kelompok dan outbond.

“Materi pendidikan diberikan layaknya kegiatan sekolah. Ini murni program pembentukan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan pelatihan militer,” jelas Wahyu.

Baca juga: Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI: Haram!

Para peserta juga mengikuti program ini secara sukarela dengan persetujuan tertulis dari orang tua.

Saat ini, sekitar 80 siswa mengikuti program di Rindam III/Siliwangi dan 40 siswa di Resimen Armed 1. Para pengajar berasal dari TNI AD, Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak, serta tenaga pendidik profesional sesuai bidang masing-masing.

Biaya pendidikan, konsumsi, perlengkapan pribadi, dan fasilitas ditanggung penuh oleh Pemprov Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat.

“Mari bersama kita selamatkan generasi penerus bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Masa depan mereka adalah masa depan bangsa Indonesia,” tutup Wahyu.

Dedi Mulyadi: Tak Ada Masalah, Semua Kepala Daerah Sudah Sepakat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kerja sama ini telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar, Mabes TNI AD, dan Kepolisian. Ia memastikan bahwa seluruh kepala daerah hingga tingkat kabupaten/kota sudah bersinergi.

“Kita sudah ada MoU dengan Mabes TNI AD. Bupati, wali kota, Kapolres, Dandim, semua punya sinergi. Enggak ada problem,” kata Dedi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Ia juga mengungkapkan kriteria siswa yang direkomendasikan mengikuti program ini, mulai dari mereka yang kerap tawuran, kecanduan gim seperti Mobile Legend, melawan orang tua, hingga siswa yang rutin bolos sekolah. Program ini menurutnya bukan bentuk hukuman, melainkan cara pembinaan agar anak-anak tersebut kembali ke jalur pendidikan yang benar.

“Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend yang kalau malam, kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan,” ucap Dedi dengan nada prihatin.

Baca juga: Premanisme Ganggu Industri dan Iklim Investasi, Menperin: Harus Diberantas

Kabupaten Purwakarta dan Cianjur disebut menjadi wilayah awal yang siap mengimplementasikan program ini. Menurut Dedi, pelaksanaan teknis dan kewenangannya diserahkan kepada bupati dan wali kota masing-masing.

Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan bukanlah pendidikan militer terselubung, melainkan bentuk pembinaan karakter berbasis kedisiplinan dan nilai kebangsaan. Dengan dukungan penuh dari Pemprov Jabar dan TNI AD, inisiatif ini diharapkan mampu menyelamatkan generasi muda yang tengah menghadapi krisis identitas—bukan dengan indoktrinasi, tetapi dengan pendekatan edukatif yang sistematis.

Apakah pendekatan semacam ini akan menjadi solusi efektif dalam krisis moral generasi muda, atau justru menyulut kontroversi baru? Waktu dan evaluasi berkala akan menjawabnya.