Dukung Prabowo Perkuat Perlindungan Buruh, DPR Ingatkan soal Sektor Pekerja Informal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja.

Namun, dia mengingatkan, kelas pekerja tidak hanya buruh dan pekerja kantoran saja, tapi juga ada tenaga pekerja informal.

Baca juga: Pengamat Nilai Relasi Buruh dan Negara Masuki Babak Baru di Era Presiden Prabowo

“Para pengemudi ojek online atau tukang ojek, pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, buruh tani, kuli bangunan, penarik becak, seniman, pekerja lepas/freelancer, dan seluruh rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari kerja keras mereka sehari-hari,” kata Cucun kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan mayoritas pekerja di Indonesia adalah pekerja informal, jumlahnya mencapai hampir 58 persen dari total pekerja di Indonesia.

Baca juga: KPK Minta Segera Sahkan UU Perampasan Aset yang Dijanjikan Prabowo di Hari Buruh

Karena itulah, dia mengatakan hal-haknya juga harus dijamin dengan adil oleh pemerintah.

“Semua pekerja Indonesia harus mendapatkan hak yang adil, dan negara harus memberikan dukungan secara nyata sehingga mereka bisa membawa pulang rezeki untuk keluarga di rumah tanpa beban,” kata Cucun.

Untuk DPR sendiri, Cucun memastikan akan segera memulai pembahasan RUU Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

"Sudah masuk agenda prioritas karena tindak lanjut dari putusan MK klaster ketenagakerjaan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari para serikat pekerja mengenai pembentukan Satgas PHK, menuntaskan UU Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan segera menyelesaikan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Hal ini disampaikan Prabowo usai mendengar usulan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.

"Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja - pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan," kata Prabowo di depan massa buruh yang padati lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Dijanjikan Prabowo di Hari Buruh 2025: Masuk Prolegnas, Gagal di Era Jokowi

Keberpihakan tersebut kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruhselalu berdiri satu garis bersamanya. 

Sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai Presiden buruh, petani, nelayan dan orang - orang susah.  

Dalam pidatonya, Prabowo juga memberikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Internasional. 

Hadiah itu adalah pemerintah segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh buruh, dan bertugas memberi masukan kepada kepala negara soal  mengenai UU dan regulasi yang tidak berpihak pada buruh.

Pemerintah, lanjut Prabowo, juga akan segera meloloskan UU PPRT, dan diharapkan rampung dalam kurun 3 bulan ke depan.

"Saya juga terima masukan mengenai perlunya ada UU Perlindungan Pekerja di Laut," sambung Prabowo.

Sementara terkait outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

"Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ucap Prabowo.

Sebelumnya dalam sambutannya di Hari BuruhInternasional, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap sikap Presiden Prabowo yang akan mensejahterakan orang-orang miskin termasuk buruh, dapat membuat nasib kaum buruh semakin terang benderang.

Baca juga: Wamenaker Noel: Penghargaan kepada Buruh Menjadi Kado Buat Bangsa

"Karena Bapak bersama kami, insyaallah ke depan akan terang benderang," kata Jumhur.

Adapun para pejabat yang hadir dalam peringatan hari buruh tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

Lalu ada juga Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.