Pengamat Nilai Relasi Buruh dan Negara Masuki Babak Baru di Era Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Agus Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas sebagai awal babak baru dalam hubungan antara buruh dan negara.

Kehadiran Presiden Prabowo mencetak sejarah sebagai presiden pertama sejak era Soekarno yang turun langsung menemui buruh. Lebih dari itu, ia membawa pesan perubahan: negara kini merangkul pekerja sebagai mitra strategis pembangunan, bukan lagi sebagai pihak yang jauh dari realitas mereka.

“Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas bukan sekadar gestur seremonial. Ini adalah pernyataan politik yang kuat—bahwa negara tidak lagi berdiri sebagai menara gading yang jauh dari realitas kaum pekerja,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (1/5).

Pernyataan itu diperkuat dengan pengumuman penting dari Prabowo, yaitu pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah forum kelembagaan permanen yang dirancang menjadi ruang dialog antara pemerintah dan perwakilan buruh dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan

Menurut Agung, inisiatif tersebut adalah lompatan penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih partisipatif. “Forum ini dirancang untuk menjadi wadah permanen dialog antara pemerintah dan perwakilan h dari seluruh Indonesia—bukan sekadar respons terhadap tekanan atau momen politik tertentu,” kata Agung.

Ia menambahkan, selama ini mekanisme formal seperti Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit memang telah tersedia, namun belum sepenuhnya mampu menjembatani kepentingan buruh secara substantif. “Aspirasi pekerja kerap tersampaikan, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan strategis,” jelasnya.

Pendekatan Prabowo yang membuka pintu seluas-luasnya untuk partisipasi langsung buruh dinilai sebagai bentuk perubahan paradigma. “Alih-alih menunggu aspirasi datang, beliau justru membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi langsung. Ini mencerminkan semangat kolaborasi antara negara dan rakyat—sebuah prinsip penting dalam demokrasi modern,” kata Agung.

Lebih jauh, Agung menilai Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional berpotensi menjadi institusi korektif dan strategis. “Dengan melibatkan unsur serikat pekerja dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah memperkuat legitimasi kebijakannya dan meningkatkan rasa kepemilikan di kalangan buruh.”

Namun, efektivitas forum ini menurutnya akan sangat bergantung pada tiga hal: keterwakilan yang inklusif, komitmen pemerintah dalam menyerap masukan substantif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Dijanjikan Prabowo di Hari Buruh 2025: Masuk Prolegnas, Gagal di Era Jokowi

Agung menegaskan bahwa jika dikelola dengan baik, forum ini bisa menjadi warisan institusional yang memperkuat demokrasi ekonomi. “Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bisa menjadi warisan institusional yang memperkuat demokrasi ekonomi dan mempererat kemitraan antara negara dan rakyat pekerja—melampaui masa jabatan politik siapapun yang memimpinnya.”