Komnas HAM Kecam Serangan Kepada Tim Operasi Pencarian Iptu Tomi Marbun  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM RI mengecam serangan kepada Tim  yang terlibat dalam Operasi SAR Tahap III pencarian hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat saat memimpin operasi penangkapan KKB pada 18 Desember 2024 lalu.

Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan ketika Operasi SAR Tahap III sedang berlangsung, terjadi penembakan yang diduga dilakukan KSB terhadap Tim Pencarian di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada 27 April 2025.

Di dalam tim tersebut termasuk di dalamnya Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Frits B Ramandey.

Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

Untuk itu, Komnas HAM RI menyampaikan tiga sikap.

"(Pertama) Mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap Operasi SAR Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan," kata Uli saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Kamis (1/5/2025).

Baca juga: Kronologi Ketua Komnas HAM Papua dan Kapolda Papua Barat Ditembaki KKB saat Cari Iptu Tomi Marbun

Kedua mendesak KSB (atau KKB) dan aparat keamanan menghormati nilai-nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia dan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah-wilayah rawan konflik di Papua.

Ketiga, meminta agar Operasi SAR Tahap III pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun dilakukan secara profesional dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota yang terlibat.

Ia menjelaskan terkait ketelribatan Komnas HAM dalam proses pencarian Iptu Tomi Marbun tersebut.

Awalnya, kata dia, Komnas HAM menerima pengaduan dari Terry Marbun atas hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni Papua Barat, saat melakukan pengejaran dan penindakan terhadap Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni pada Desember 2024. 

Pada pokoknya, lanjut Uli, pengadu menyatakan bahwa proses pengungkapan kasus ini belum dilakukan secara profesional dan oleh karena itu meminta agar dilakukan pencarian ulang secara maksimal.

Merespon pengaduan tersebut, kata Uli, Komnas HAM telah meminta keterangan Kapolda Papua Barat.

Selanjutnya, Polda Papua Barat mengundang Komnas HAM untuk memantau Operasi SAR Tahap III pencarian hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun, yang (rencananya) dilaksanakan pada 21 April 2025 sampai 4 Mei 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. 

Tim Operasi SAR tersebut terdiri dari berbagai institusi yaitu Mabes Polri, Polda Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Papua Barat, Tim SAR, dan lembaga-lembaga lainnya. 

Menindaklanjuti undangan Polda Papua Barat tersebut, kata dia, Komnas HAM menugaskan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua Frits B. Ramandey untuk ikut hadir dalam Operasi SAR Tahap III. 

"Posisi Komnas HAM dalam Operasi SAR Tahap III adalah menindaklanjuti pengaduan keluarga korban dan memenuhi undangan Polda Papua Barat yang pada pokoknya bertujuan untuk memastikan proses pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun dilakukan secara profesional, transparan dan maksimal demi penegakan hukum yang adil terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban," ungkap Uli.

Namun demikian, terkini Polda Papua Barat menutup Operasi SAR Tahap III yang sedianya akan dilaksanakan hingga 4 Mei 2025.

Diberitakan sebelumnya, Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 dalam rangka pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun resmi dihentikan pada Kamis (1/5/2025) hari ini.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut Operasi pencarian yang digelar sejak 18 Desember 2024 lalu dibagi ke tiga lokasi yakni sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.

Baca juga: Sosok Irjen Jhonny Edison Isir, Kapolda Papua Barat Ditembaki KKB, Mantan Ajudan Jokowi

Namun, lanjut dia, hingga hari terakhir operasi, keberadaan Iptu Tomi maupun barang-barang pribadinya belum berhasil ditemukan.

"Walau belum menemukan hasil yang diharapkan, seluruh upaya kami dilakukan dengan penuh komitmen, kehati-hatian, dan semangat kemanusiaan," kata Johnny yang juga Koordinator Misi Kemanusiaan Operasi SAR Polda Papua Barat 2025 dalam keterangannya, Rabu (1/5/2025).

Meski begitu, dia mengatakan pihaknya tetap membuka peluang untuk mencari keberadaan Iptu Tomi jika ada informasi informasi baru yang bisa ditindaklanjuti.

Johnny juga membeberkan hasil rekonstruksi kejadian sebelum IPTU Tomi dinyatakan hilang. 

Berdasarkan keterangan saksi dan penyelidikan di lokasi, diketahui bahwa terdapat sembilan orang yang menyeberangi Sungai Rawara pada saat itu. 

Delapan orang, kata dia, berhasil selamat, sementara Iptu Tomi menjadi satu-satunya yang tidak berhasil menyeberang dan kemudian hilang.

Menurut dia, berbagai upaya sudah dilakukan 510 anggota yang terlibat dalam operasi tersebut mulai dari penyisiran darat dan aliran sungai, pencarian di rintangan alami seperti batu dan tumpukan material sungai, pemantauan dengan drone, dan penggalian informasi dari masyarakat lokal.

Johnny juga mengatakan dalam operasi itu, tim juga mendapatkan tantangan besar seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan luapan sungai, keterbatasan akses komunikasi yang hanya bergantung pada jaringan satelit, serta ancaman dari binatang buas seperti buaya dan sengatan serangga liar.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan operasi tersebut ditutup karena masanya sudah berakhir.

Namun, Benny mengatakan pencarian tetap akan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat.

"Pencarian akan tetap dilanjutkan dengan mengajak partisipasi pemerintah daerah, tokoh adat dan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Polres (Teluk Bintuni) yang mengoptimalkan selanjutnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Iptu Tomi dilaporkan hanyut saat menyeberangi Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat saat memimpin operasi penangkapan KKB pada 18 Desember 2024.

Operasi Moskona AB 2025 merupakan tahap ketiga setelah upaya sebelumnya pada 18–31 Desember 2024 dan 27 Januari–2 Februari 2025.