Kementerian Dalam Negeri: Inovasi Digitalisasi Menjadi Kunci BUMD Semakin Berkembang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BUMD di Indonesia terus didorong untuk bisa berkontribusi terhadap perekonomian baik daerah maupun ekonomi nasional. 

Salah satu saratnya, harus konsisten bisa menerapkan praktek Good Corporate Governance (GCG) dan inovasi digitalisasi.

Hal ini merupakan nafas penghargaan Top BUMD Awards 2025 diberikan di Jakarta kepada sejumlah BUMD dari seluruh Indonesia. 

Sebagai pembicara kunci di acara puncak tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI (BSKDN Kemendagri), Dr. Yusharto Huntoyungo yang mewakili Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan, sejatinya diharapkan setiap provinsi memiliki  setidaknya 28 buah BUMD. 

"Tetapi, saat ini, kesenjangan antar-propinsi masih terjadi dalam hal jumlah BUMD,” kata  Yusharto. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Yusharto pada acara puncak Top BUMD Awards 2025 di Hotel Raffles, Jakarta. 

Dalam hal tersebut, ada provinsi yang punya ratusan BUMD, seperti Provinsi Jawa Tengah. 

Pada sisi lain, ada propinsi yang jumlah BUMD yang dimiliki masih sedikit. 

"Kami berharap bahwa tiap propinsi bisa memiliki lebih banyak BUMD," kata Yusharto. 

Top BUMD Awards 2025 mengangkat topik "Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD".

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2025, M. Lutfi Handayani, mengatakan, selain mendalami keberhasilan kinerja dan layanan yang sudah dicapai, penyelenggara juga mendalami kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (atau GCG/good corporate governance).

“Tata kelola perusahaan menjadi isu yang sangat kuat akhir-akhir ini. GCG menjadi aspek yang sangat penting dan fundamental untuk diimplementasikan BUMD di Indonesia.”

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, terutama dalam pasal 7 dan 8 bahwa pengelolaan BUMD harus didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. 

Top BUMD Awards pun digelar untuk mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur mengenai maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Jika GCG, digitalisasi, dan inovasi berbasis digital tersebut banyak digunakan BUMD di Indonesia, akan semakin banyak BUMD bermunculan. 

Penghargaan tersebut rutin digelar oleh Majalah TopBusiness berkolaborasi dengan sejumlah Lembaga atau pakar di bidangnya, antara lain Institut Otonomi Daerah (I-Otda).

"Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan di tingkat daerah mau pun di tingkat nasional,” ujar Lutfie. 

Dari data tahun 2024, ada sebanyak 1.073 BUMD di Indonesia. Itu dengan jumlah aset sebesar Rp 961,1 triliun; ekuitas Rp 257,6 triliun; pendapatan Rp 115,2 triliun; dan laba bersih sebanyak Rp24,3 triliun. 

Baca juga: Bukan dari APBD, Pembangunan Tugu Biawak Viral di Wonosobo Dibiayai BUMD

Adapun rasio ROA sebesar 2,53 persen; ROE 9,43%; dan net profit margin 21,09%. Rasio-rasio keuangan ini sedikit lebih baik daripada rasio keuangan BUMN yang memiliki ROA 2,8%; ROE 9,32%; net profit margin 10.48%.