Respons Rencana Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Menhan: Kalau Mau Nitip Boleh Saja

Ikhsan memandang rencana kerja sama antara Pemprov Jabar dengan TNI terkait penanganan persoalan di lingkungan pendidikan terutama atas siswa yang dianggap bermasalah, semestinya dilakukan secara proporsional dan melibatkan berbagai stakeholder guna melakukan pendidikan, pembinaan hingga pengawasan. 

Menurutnya banyak pihak yang dapat dilibatkan, mulai dari psikolog hingga K/L terkait yang memang fokus kepada anak dan sektor pendidikan. 

Ia memandang penggunaan pendekatan militeristik melalui pembinaan oleh militer justru bukan menjadi jawaban atas persoalan tersebut.

Sebab, kata Ikhsan, pendidikan militer dibentuk dan dibangun untuk kebutuhan militer dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Rencana Dedi Mulyadi Bawa Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Secara Matang

"Pelibatan militer dalam pembinaan siswa bermasalah kepada militer justru berpotensi mendekatkan siswa-siswa tersebut dengan kultur kekerasan yang lazim terjadi di tubuh aparat negara, yang notabene potret reformasi kultural aparat yang belum tuntas," kata Ikhsan saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

Selain itu, lanjut dia, pembentukan karakter siswa melalui pendekatan fisik, berpotensi melegitimasi praktik kekerasan dengan dalih pendisiplinan. 

Praktik-praktik kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kedinasan, menurutnya, semestinya menjadi pembelajaran bahwa kultur kekerasan tersebut destruktif terhadap dunia pendidikan, terutama dengan relasi negatif berkedok senior-junior. 

"Mengingat ini persoalan yang memerlukan pendekatan sistemik, semestinya basis penanganan persoalan ini adalah kebijakan berbasis riset dan atau bukti," ungkap Ikhsan.

"Model ini perlu didorong agar setiap kebijakan dapat bersifat ilmiah atau terukur, serta melibatkan berbagai pihak dan ahli dalam proses penyusunannya," pungkas Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri itu.

Baca juga: Fraksi PDIP DPR: Program Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah Berpotensi Langgar Hak Anak

Rencana Kerja Sama

Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.

Hal tersebut, kata Wahyu, sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi.

"Bahwa akan dilaksanakan kerjasama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," kata dia saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (29/4/2025).

Baca juga: Kritik Tajam DPR ke Dedi Mulyadi soal Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Soal tempat pelaksanaannya, ia mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.

Akan tetapi, dia mengakui rencana tersebut belum mencakup semua wilayah di Jabar.