Menhan Respons Usulan Purnawirawan TNI Copot Gibran dari Wapres: Kita Hormati Pemikiran Sesepuh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan sejumlah purnawirawan TNI, yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden.

Ia mengaku menghormati usulan para purnawirawan tersebut.

"Kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Sjafrie mengatakan, usulan mencopot Gibran dari Wakil Presiden harus dikaji secara mendalam.

"Mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut," ujarnya.

Baca juga: Tanggapan Golkar, PDIP, PKB, PAN, dan Gerindra Sikapi Isu Pemakzulan Wapres Gibran

Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan usulan itu tidak mengganggu soliditas jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia berpendapat saat ini rakyat tidak memikirkan usulan dari purnawirawan prajurit TNI itu.

"Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai," ujarnya.

Baca juga: Isu yang Menyebut Wapres Gibran Tidak Bisa Bekerja hingga Desakan Mundur Perlu Diuji Secara Cermat

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni:

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni :

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.