TNI AD: Akan Ada Kerja Sama Antara Kodam III Siliwangi dan Pemprov Jabar Tangani Siswa Bermasalah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Darat mengatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi, bahwa akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah," kata Wahyu saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (29/4/2025).

"Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," lanjut dia.

Terkait dengan tempat pelaksanaannya, ia mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.

Baca juga: Dedi Mulyadi Usulkan Rekrutmen PPPK Sopir Truk hingga Petugas Taman Tak Perlu Lewat Tes Digital

Akan tetapi, ia mengakui belum mencakup semua wilayah di Jabar.

Sedangkan untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim, kata dia, tentunya sesuai yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yakni dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor, dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku. 

"Jadi sekali lagi, untuk penentuan ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orang tua masing-masing siswa," ungkap dia.

Untuk programnya sendiri, lanjutnya, secara umum seperti yang sudah disampaikan Gubernur Jabar yaitu pembinaan karakter bagi siswa-siswa yang memiliki sikap perilaku negatif meliputi pendidikan etika, pengetahuan, pertanian dan kedisiplinan.

Baca juga: Disebut Gubernur Konten, Dedi Mulyadi: Alhamdulillah, Irit Puluhan Miliar, tapi Viral Terus

Sedangkan waktu pembinaannya, katandia, akan ditentukan setelah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pemprov Jabar.

"Sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah dikomunikasikan secara teknis antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar," kata dia.

Alasan Gubernur Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) membeberkan alasan pihaknya berniat membina pelajar bermasalah di barak TNI.

Kata Dedi Mulyadi, alasan mendasarnya berangkat dari karena sudah mulai lemahnya pengawasan terhadap siswa di Jawa Barat.

Saat ini, menurutnya banyak pelajar merasa berkuasa, tetapi lemah dalam segi ketahanan fisik.

"Coba tanya deh ke jajaran TNI Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang ingin panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," kata Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Di sisi lain, ungkap dia, dalam kondisi ini banyak orang tua hingga guru yang merasa kewalahan dalam menghadapi para siswa.

Khususnya untuk guru, kata Dedi, mereka cenderung lebih takut apabila memberikan ketegasan kepada murid bersalah.

"Maka saya mengubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa, dia keras dikit nanti dikriminalisasi," lanjutnya. 

Atas hal itu, mantan Ketua Komisi IV DPR RI itu berpandangan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana terhadap perkembangan siswa.

Salah satu upayanya, kata Dedi, dengan memberikan pendidikan bersama dengan TNI dan juga Polri.

"Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina, mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal," ujarnya.

Hanya saja pemberian pendidikan itu tidak dipaksakan, menurutnya, nantinya para orang tua siswa yang merasa memiliki anak dengan kenakalan akut, bisa menyerahkan putranya ke posko TNI yang akan dibentuk.

Di dalam barak tersebut juga dipastikannya, tidak akan diberikan pendidikan militer, melainkan untuk memberikan pemahaman kedisiplinan agar lebih patuh terhadap norma-norma.

"Jadi masuk barak Militer bukan latihan perang-perangan, bukan. (Tapi) membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," tandasnya.