Farah Puteri Nahlia: Peran Perempuan dalam Politik-Ekonomi Kunci Keberhasilan Bonus Demografi 2045

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menjelaskan, banyak cara untuk mengimplementasikan ajaran RA Kartini soal emansipasi perempuan.

Bagi Farah, ini adalah panggilan untuk refleksi dan tindakan bagaimana memastikan perjuangan Kartini benar-benar menjelma menjadi kebijakan yang mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia di ruang publik, politik, dan ekonomi.

"Di tengah hiruk-pikuk isu ketimpangan gender, ada fakta yang sering luput dari perhatian: kehadiran perempuan dalam politik dan ekonomi bukan hanya soal keadilan, tetapi juga strategi pembangunan yang cerdas," kata Farah dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Berbagai riset global menunjukkan bahwa partisipasi perempuan berkorelasi dengan peningkatan integritas pemerintahan, efisiensi ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

"Sudah waktunya kita tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi mempercayakan mereka sebagai aktor utama perubahan," kata dia.

Farah mengutip Transparency International (2019), yag menyebutkan bahwa negara-negara dengan representasi perempuan tinggi di parlemen cenderung memiliki indeks korupsi lebih rendah. 

"Rwanda, misalnya—negara dengan 61 persen anggota parlemen perempuan—berhasil menurunkan tingkat korupsi publik hingga 50?lam dua dekade. Di India, studi Beaman et al. (2012) mencatat bahwa desa-desa yang dipimpin perempuan menunjukkan akuntabilitas pengeluaran publik 20% lebih tinggi dibandingkan desa yang dipimpin laki-laki," kata dia.

Menurutnya, fenomena ini bukan kebetulan, sebab sosialisasi gender pada perempuan seringkali menanamkan nilai kehati-hatian, empati, dan tanggung jawab kolektif—nilai-nilai yang memperkuat integritas. 

"Bahkan di sektor bisnis, penelitian Peterson Institute, menunjukkan bahwa perusahaan dengan lebih dari 30% perempuan di jajaran direksi mengalami kebocoran anggaran 15% lebih rendah dibandingkan perusahaan yang dikelola laki-laki secara eksklusif," katanya.

Selain itu, Farah mengutip Bank Dunia (2021), bahwa ketimpangan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kerugian global hingga $160 triliun.

"Sebaliknya, jika kesenjangan ini ditutup, negara-negara berkembang berpotensi mengalami lonjakan PDB per kapita hingga 20?lam satu dekade. Norwegia menjadi contoh, di mana kebijakan kuota 40% perempuan di dewan perusahaan menghasilkan lonjakan produktivitas korporasi sebesar 10% hanya dalam lima tahun," ujarny.

Di Indonesia, Farah mengatakan riset LPEM UI (2023) menemukan daerah dengan kepala desa perempuan memiliki tingkat partisipasi sekolah anak perempuan 12% lebih tinggi dan prevalensi stunting 8% lebih rendah dibanding daerah lainnya.

Kritik klasik yang menyebut perempuan “tidak tegas” atau “terlalu emosional” tidak didukung oleh data. 

Dia mengatakan bahwa Kartini tidak pernah duduk di kursi kekuasaan, tapi gagasan-gagasannya menjadi fondasi perjuangan perempuan Indonesia hari ini. 

"Kini saatnya kita menerjemahkan semangat Kartini ke dalam kebijakan nyata dan strategi pembangunan jangka panjang," kata Farah.