6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengamat Sorot Lemahnya Komunikasi Publik & Kontroversi Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam laporan riset terbaru, Indonesia Social Insight (Idsight) menyoroti lemahnya komunikasi publik dan sejumlah kontroversi yang mewarnai enam bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi UU TNI hingga teror berupa paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo dinilai memperburuk citra pemerintah.

Hasil riset Idsight mencatat, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendapat tingkat sentimen negatif tertinggi dari publik, mencapai 75,3 persen.

Selain itu, beberapa menteri juga memperoleh penilaian negatif yang signifikan, antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen).

Penilaian ini diperoleh melalui analisis terhadap respons pengguna media sosial di empat platform utama: Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok. 

Riset dilakukan terhadap akun resmi para menteri atau kementerian/badan selama periode 6 sampai 15 April 2025.

“Dalam evaluasi enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan penting yang perlu segera diperbaiki,” kata Direktur Komunikasi Idsight, John Santosa, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Presiden Prabowo Subianto sendiri, menurut John, telah menyadari adanya kegagapan dalam komunikasi beberapa pembantunya. 

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berdialog dengan jurnalis senior di Hambalang, sekaligus membantah anggapan bahwa ia anti-kritik atau berusaha membungkam media.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya menyampaikan capaian-capaian pemerintah secara tepat. Beberapa program unggulan, seperti makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis (CKG), pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah rakyat, dinilai perlu dikomunikasikan lebih masif kepada masyarakat.

“Program koperasi desa ditangani Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Desa Yandri Susanto, dengan dukungan dari menteri lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, program pembangunan 3 juta rumah rakyat dipimpin oleh Menteri Perumahan Maruarar Sirait," ujarnya.

Namun demikian, John mengingatkan bahwa figur-figur tersebut juga kerap dinilai kontroversial. 

Data Idsight menunjukkan tingkat sentimen negatif terhadap Maruarar sebesar 64,1 persen, terhadap Trenggono 50,3 persen, dan terhadap Menteri HAM Natalius Pigai sebesar 55,1 persen.

Beberapa menteri lain yang juga mendapat sorotan negatif adalah Menteri PAN-RB Rini Widyantini (57,7 persen), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8 persen), serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5 persen).

Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi yang diwarnai maraknya PHK di sektor tekstil, termasuk guncangan di perusahaan besar seperti Sritex, memperparah keresahan masyarakat.