Arahan Tegas SBY: Tidak Boleh Ada Matahari Kembar di Pemerintahan Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan kembali prinsip yang selalu dipegang oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait kepemimpinan nasional.

Menurutnya, SBY selalu menekankan bahwa dalam pemerintahan tidak boleh ada dua kekuatan yang saling bersaing atau istilahnya matahari kembar.

“Sebetulnya kalau Pak SBY selalu mengatakan tidak boleh ada matahari kembar. Artinya kalau tidak ada matahari kembar itu jangan sampai kita berpikir ada yang lain selain Bapak Prabowo saat ini," kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dede menanggapi dinamika politik terkait sejumlah tokoh nasional yang melakukan kunjungan ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai hal itu sah-sah saja dilakukan, selama tidak bertentangan dengan garis kepemimpinan yang sah.

“Sebetulnya sowan ke mana saja boleh kan ya, apalagi sebagai senior-senior di pemerintahan. Saya rasa wajar kalau saling sowan, momennya ada. Tapi masalahnya konteksnya bukan disowannya,” ucapnya.

Baca juga: Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati Buka Jalan Kader PDIP Masuk Kabinet

Menurut Dede, yang perlu dicermati bukan sekadar pertemuan antar tokoh, tetapi potensi munculnya kekuatan politik di luar struktur resmi pemerintahan.

Hal itulah yang dimaksud dengan matahari kembar oleh SBY.

“Konteksnya adalah yang disebut dengan matahari kembar itu adalah tidak boleh ada seperti kayak aturan-aturan lain selain yang diberikan oleh aturan presiden kita. Ya itu saja,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan saat ini, Demokrat berkomitmen mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kalau dalam konteks apapun juga ya kami tidak mengetahuinya, tetapi sekali lagi saya hanya menyadur dari pernyataan Bapak SBY, tidak boleh ada matahari kembar. Saat ini di pemerintahan ya hanya Bapak Prabowo,” pungkas Dede Yusuf.

Baca juga: Tangis Diam Seorang Sahabat, Menag Nasaruddin Umar Kenang Momen Bersama Paus Fransiskus

Sebelumnya, sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih juga menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

Diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena 'matahari kembar'.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi."

“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

Baca juga: Istana Minta Kunjungan Pejabat ke Rumah Jokowi Tidak Disimpulkan Adanya Matahari Kembar

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).