Anggota Komisi I DPR Beri Catatan Positif Digitalisasi di Sumedang tapi Ingatkan Pentingnya Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam mengakselerasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya keamanan siber sebagai fondasi utama dari transformasi digital tersebut.

"Inisiatif Sumedang adalah bukti nyata komitmen melawan korupsi dan inefisiensi melalui transparansi digital. Tapi jangan sampai kemajuan ini dikhianati oleh celah keamanan yang lemah," ujar Farah dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Ia menggambarkan sistem digital tanpa proteksi yang kuat sebagai “rumah megah tanpa pintu—rentan dibobol maling siber.”

Sebagai anggota DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan siber, Farah menekankan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan pendekatan secure by design.

Sebab itu, Farah menyampaikan tiga rekomendasi utama untuk menjamin keberhasilan dan keamanan digitalisasi di Sumedang.

Pertama, Penguatan Sistem Keamanan. Firewall dan enkripsi data harus ditingkatkan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan transaksi serta informasi sensitif.

Kedua, Audit Keamanan Berkala. Pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem digital perlu dilakukan secara rutin, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga, Peningkatan Literasi Digital. Pelatihan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku UMKM harus menjadi prioritas agar mereka dapat mengoperasikan sistem digital secara optimal dan aman.

“Kami tidak ingin ada cerita sedih data pemerintah bocor atau transaksi fiktif marak terjadi. Digitalisasi bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang keandalan dan keamanan,” ucap Farah.

Lebih lanjut, Farah mendorong agar inisiatif yang dilakukan oleh Sumedang bisa menjadi model digitalisasi pengadaan secara nasional. 

Dia menekankan pentingnya transparansi publik dan kolaborasi dengan para ahli keamanan digital.

"Setiap proses pengadaan harus bisa dilacak secara real-time. Libatkan akademisi dan praktisi keamanan siber agar sistem yang dibangun benar-benar tahan uji," ucapnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah mulai memikirkan integrasi teknologi lanjutan seperti blockchain dan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akuntabilitas.

“Digitalisasi tidak boleh berhenti di e-procurement. Kita harus berpikir jauh ke depan,” kata Farah.

Farah menegaskan bahwa Komisi I DPR RI siap memberikan dukungan regulasi jika digitalisasi ini benar-benar dijalankan secara serius. 

Namun, ia mengingatkan agar proses ini tidak dijadikan ajang pencitraan semata.

“Jika Pemkab Sumedang serius, kami di DPR siap back-up. Tapi jika ini hanya proyek pencitraan, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban,” tegasnya.

Farah juga, menekankan pada inklusivitas dan keberlanjutan dalam transformasi digital. 

“Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mempercepat adopsi teknologi tanpa mengorbankan keamanan, dan memastikan UMKM tidak tertinggal dalam proses ini,” pungkas Farah.

Adapun, dalam akselerasi digital ini, Pemkab Sumedang dalam mengakselerasi berkolaborasi dengan PT Kampung Makmur dan Mbizmarket.