2 Menteri Prabowo Masih Sebut Jokowi Bos, Pengamat Anggap Berbahaya: Layak Ditendang dari Kabinet

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyebut Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai bos.

Namun, pernyataan kedua menteri tersebut menuai pro dan kontra.

Menanggapi hal ini, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai menteri-menteri itu layak di-reshuffle dari kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, pernyataan mereka dianggap tidak pantas karena para menteri itu seolah tak menganggap Prabowo sebagai bosnya.

Padahal, secara formal, saat ini para menteri tersebut sebagai pembantu Prabowo. 

Oleh karenanya, para menteri itu seharusnya menjadi bawahan Presiden Prabowo, bukan Jokowi.

"Para menteri yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo dan menyebutnya bos tentu layak ditendang dari Kabinet Prabowo Subianto," ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).

"Dengan menyebut Jokowi sebagai bos, para menteri tersebut hanya mengabdi kepada Jokowi. Para menteri tersebut dengan sendirinya hanya loyal kepada Jokowi," jelasnya.

Jamiluddin pun mengatakan, pernyataan tersebut bisa membahayakan bagi Prabowo.

Sebab, para menteri itu dinilai berpeluang akan lebih mengikuti arahan Jokowi ketimbang Prabowo.

Jadi, bisa saja para menteri tersebut menggembosi Prabowo, jika ada arahan dari Jokowi kapan saja.

Baca juga: Istana Bantah Ada Matahari Kembar usai Menteri Sowan ke Jokowi: Jangan Dibumbui Politik

Maka dari itu, Jamiluddin mengatakan, Prabowo seharusnya me-reshuffle menteri-menteri itu sebelum terlambat.

"Prabowo seharusnya me-reshuffle semua menteri yang menganggap Jokowi sebagai bosnya. Hal itu perlu segera dilakukan sebelum terlambat."

"Mendahului kadangkala akan lebih baik. Untuk itu, reshuffle akan lebih baik daripada membiarkan para menteri itu seperti duri dalam daging," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

Adapun, menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

Pada Jumat (11/4/2025), Trenggono dan Budi Gunadi menemui Jokowi.

Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai "bos". 

"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya" ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi. 

Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan," ujar Budi.

PKS Ingatkan soal Fenomena Matahari Kembar

Terkait hal tersebut, Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan silaturahmi merupakan hal yang baik.

Namun, di sisi lain, dia juga mengingatkan mengenai fenomena 'matahari kembar'. 

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar" kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

Mengenai silaturahmi itu, Mardani meyakini Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

Namun, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

"Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya."

"Saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi."

"Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua" kata Mardani.

PKB Minta Silaturahmi Menteri Prabowo ke Jokowi Tidak Dipolitisasi

Turut menanggapi hal yang sama, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meminta kepada semua pihak agar tidak mempolitisasi halal bi halal atau silaturahmi yang dilakukan oleh para menteri Prabowo ke Jokowi tersebut.

Jazilul lantas menyinggung mengenai ketulusan para menteri kepada Presiden Prabowo.

"Sudahlah kita tidak usah mempolitisir halal bi halal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak."

"Mana itu peristiwa politik, mana persiwa halal bihalal," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Jazilul pun meyakini tidak ada matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan saat ini, karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.

"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden."

"Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar Itu ada di presiden," ungkapnya.

Mengenai hal ini, Jazilul meminta kepada masyarakat untuk mengambil dari sisi positif di balik pertemuan tersebut.

Karena baginya, silaturahmi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh siapa saja.

"Oleh sebab itu, maksud saya ambil positifnya saja bahwa silaturahmi itu positif kepada siapapun."

"Kepada siapapun Itu positif yang namanya silaturahmi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Igman Ibrahim)