Sejarah 3 Oktober 1965, Amanat Soekarno setelah G30S: Bongkar Alasan ke Pangkalan Udara Halim

TRIBUNNEWS.COM - Setelah peristiwa kelam Gerakan 30 September 1965 atau G30S, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah kelam G30S berlangsung pada malam 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan menculik dan membunuh 6 jenderal dan seorang ajudan.

Jenazah ketujuhnya ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Ketujuh perwira tersebut adalah Jenderal TNI Ahmad Yani, Letjen TNI R. Soeprapto, Letjen TNI M.T. Haryono, Letjen TNI S. Parman, Mayjen TNI D.I. Panjaitan, Mayjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Czi Pierre Tendean.

Mereka kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara dari ancaman ideologi komunis yang dituduhkan sebagai dalang di balik peristiwa G30S.

Setelah penemuan jenazah perwira TNI Angkatan Darat saat itu, 3 Oktober 1965 juga sebagai sejarah Presiden Soekarno atau Bung Karno memberikan amanat kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sedikitnya ada tiga amanat yang ia lontarkan dan telah disiarkan oleh Instagram Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI pada Rabu (1/10/2025), berikut isinya:

"Saya sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Mengumumkan, Bahwa:

SATU, Tuduhan terhadap AURI (sekarang TNI AU) tentang tersangkutnya dalam peristiwa 30 September ini adalah tidak benar.

DUA, Kepergian saya ke Pangkalan Udara Halim (sekarang Lanud Halim Perdana Kusuma) pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi, adalah atas kehendak saya sendiri. Karena saya berpendapat bahwa tempat terbaik bagiku ialah tempat dekat kapal udara yang dapat mengangkut saya tiap saat ke tempat lain, kalau terjadi sesuatu yang tak diharapkan.

TIGA, kita harus waspada jangan sampai AURI dan Angkatan Darat (TNI AD) dapat diadu-dombakan, sehingga pihak Nekolim dan pihak lain akan dapat keuntungannya.

Maka saya perintahkan semua anggota seluruh Angkatan Bersenjata Bersatu-padu demi keselamatan Negara dan Revolusi."

10 Oktober 1965

Pada 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno menunjuk Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin Operasi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)

Dalam situasi nasional yang genting pasca peristiwa G30S, Mayor Jenderal Soeharto mengambil langkah strategis dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada tanggal 10 Oktober 1965.

Lembaga ini dibentuk sebagai respons terhadap kekacauan politik dan keamanan yang terjadi akibat penculikan serta pembunuhan tujuh jenderal TNI Angkatan Darat oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan 30 September.