Sri Mulyani Tegaskan APBN di Era Prabowo tidak akan Berantakan Meski Defisit Rp 104,2 T Per 31 Maret

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan berantakan meski terjadi defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

Ia memastikan APBN 2025 tetap dalam kondisi sehat dan terjaga, meskipun menghadapi ketidakpastian global. 

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat Atasi Defisit APBN dan Krisis Penerimaan Pajak

Termasuk potensi tekanan dari kebijakan tarif yang diteken Presiden AS, Donald Trump. 

Sri Mulyani menyebut anggaran negara telah dirancang secara hati-hati untuk tetap mendukung berbagai program strategis tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal. 

APBN 2025 kata dia tetap prudent dan sustainable meskipun banyak program prioritas yang digulirkan oleh Presiden.

"Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan. Tidak!" tegasnya. 

Awalnya Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025. 

Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), angka defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Baca juga: Kinerja APBN 2025 Defisit Rp31,2 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Sebut Masih Terkendali

Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen. 

"2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun," ujar Sri Mulyani.

Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp516,6 triliun dengan total belanja negara Rp620,3 triliun. 

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun. 

Sementara untuk belanja negara, angka Rp620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

"Presiden (Prabowo) memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi, ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya fundamentally masih baik," janjinya.

Sri Mulyani kemudian meminta para pengamat dan ekonom untuk membantu masyarakat terhindar dari keresahan.