Prabowo Akui Komunikasi Pemerintah Buruk, Pengamat Sebut Kepala PCO Hasan Nasbi Seharusnya Diganti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga mengapresiasi pengakuan Presiden Prabowo Subianto mengenai buruknya komunikasi pemerintah. 

Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran penting terhadap masalah yang selama ini dirasakan masyarakat.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Usai Lebaran, Hasan Nasbi dan Menteri Bidang Ekonomi Dinilai Layak Diganti

"Pengakuan Presiden Prabowo memang layak diapresiasi. Itu sudah menjadi keluhan sebagian besar masyarakat, karena komunikasi pemerintah selama ini lebih dominan menggunakan pendekatan top down," kata Jamiluddin kepada Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

Jamiluddin menilai, pendekatan komunikasi yang hanya menyuarakan kepentingan pemerintah dan mengabaikan kebutuhan rakyat tidak cocok diterapkan di sistem demokrasi seperti Indonesia.

"Komunikasi yang dikembangkan tidak memuat substansi persoalan. Akibatnya, meski komunikasi dilakukan, persoalan tidak terselesaikan, bahkan sering justru menambah masalah," katanya.

Jamiluddin juga menyoroti kurangnya empati dalam komunikasi pemerintah yang kerap memicu resistensi publik. 

Dia menilai pendekatan top down hanya relevan untuk sistem otoriter, bukan demokrasi terbuka seperti Indonesia.

"Buruknya komunikasi ini berdampak langsung pada reputasi pemerintah dan Presiden Prabowo. Program pemerintah tidak tersampaikan dengan baik, dan masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap kinerja presiden," ucapnya.

Terkait hal ini, Jamiluddin menilai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, perlu bertanggung jawab. 

Baca juga: Pengamat Politik Tak Menyangka Ucapan Hasan Nasbi soal Kepala Babi yang Diterima Tempo

Tanggung jawab itu, kata Jamiluddin, idealnya diikuti dengan keputusan mengundurkan diri.

Namun jika Hasan Nasbi tidak mau mundur, sebaiknya Presiden Prabowo memecatnya. 

"Masih banyak anak bangsa yang lebih mampu mengisi posisi tersebut. Jadi, mengganti Kepala PCO diharapkan dapat mengubah pendekatan komunikasi pemerintah yang lebih pas dengan sistem terbuka (demokrasi)," ujarnya.

"Dengan begitu, komunikasi pemerintah ke depan akan lebih pas menggunakan pendekatan bottom up dan berempati," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku salah jika komunikasi di pemerintahannya masih kurang baik.

Hal itu diutarakan Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025.