DPR Desak Pemerintah Respons Cepat Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berpendapat, kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik oleh Donald Trump tidak berlandaskan ilmu ekonomi.

Menurutnya, kebijakan itu murni transaksional. Sehingga apa yang dilakukan Donald Trump ini tidak ada dalam disiplin ilmu ekonomi.

"Itu is purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada di ISEI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Bendahara negara mengatakan, tarif timbal balik yang disampaikan Amerika terhadap beberapa negara termasuk Indonesia itu tidak menggambarkan cara perhitungan ekonomi.

Bahkan, dia menegaskan, ekonom yang sudah lama menggeluti ilmu ekonomi pun sulit memahami kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump itu.

"Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi untuk ekonomi," ucap Sri Mulyani.

"Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit. Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain," imbuhnya menegaskan.

Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

Baca juga: Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS

Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

Diketahui Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

Nantinya, dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Nitis Hawaroh)