Pendidikan GOTAG
Firnando Ganinduto
Berita
-
Nurdin Halid: Perubahan UU BUMN Perkuat BUMN Menuju Kampiun Nasional dan Pemain Global
Nurdin Halid menyatakan bahwa dualisme kewnangan antara kementerian BUMN dan BPI Danantara selama ini menjadi persoalan mendasar
-
Firnando Ganinduto: Pasokan BBM Nasional Aman, Kelangkaan karena Permintaan Brand Tertentu
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto pastikan pasokan BBM nasional aman, kelangkaan hanya karena lonjakan permintaan brand tertentu.
-
Firnando Ganinduto: Ferry Juliantono Sosok Tepat untuk Percepat Program Koperasi Merah Putih
Menurutnya, Ferry Juliantono bukanlah orang baru di dunia perkoperasian dan memahami berbagai isu strategis
-
Firnando Ganinduto Dorong Perbaikan Tata Kelola Beras: "Stok Melimpah, Harga Tidak Boleh Naik”
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyoroti kondisi harga beras
-
Apresiasi Kinerja, Firnando Ganinduto Dorong Himbara Lebih Proaktif Dukung Program Presiden RI
Firnando Ganinduto mengapresiasi kinerja Himbara dan mendorongnya untuk lebih proaktif dukung program Presiden RI.
-
Firnando Ganinduto: RKAP Danantara 2025 Harus Transparan dan Berorientasi pada Rakyat
Firnando menekankan RKAP Danantara Tahun 2025 harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada sektor produktif.
-
Firnando Ganinduto Soroti Isu Beras Oplosan dan Permendag Nomor 8 di Raker dengan Kemendag
Firnando menyoroti maraknya peredaran beras oplosan di pasaran sebagai bentuk kegagalan pengawasan dan potensi adanya kartel pangan.
-
Komisi VI DPR Dorong Suntikan Dana dari Danantara ke BUMN Dilakukan Selektif
Firnando Ganinduto mendorong suntikan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ke BUMN dilakukan secara selektif.
-
DPR Desak Pemerintah Respons Cepat Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
DPR RI mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah cepat dan tepat terkait kebijakan tarif impor timbal balik yang ditetapkan Donald Trump.
-
Soal Efisiensi Anggaran, Firnando Ganinduto Dukung Keputusan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 300 triliun.
-
Legislator Golkar: Penugasan di Komisi DPR Setelah Kabinet Prabowo Terbentuk
Rapat Paripurna DPR RI sudah menetapkan jumlah komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR untuk periode 2024-2029.
