UGM hingga Teman Kuliah Buka Suara Soal Skripsi dan Ijazah Jokowi, Ungkap Font Huruf dan Nomor Seri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan mengenai skripsi dan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan oleh mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mendapat tanggapan keras dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) dan teman-teman kuliah Jokowi. 

Tuduhan yang beredar di media sosial ini menimbulkan kegaduhan, terutama karena Rismon menyebutkan bahwa gaya huruf atau font Times New Roman yang digunakan dalam penulisan sampul skripsi dan nomor seri ijazah Jokowi tidak sesuai dengan era 1980-an hingga 1990-an.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menegaskan bahwa ijazah dan skripsi milik Jokowi adalah asli dan dapat diverifikasi.

Menurutnya, banyak teman-teman satu angkatan Jokowi yang mengenal dengan baik keaktifan Jokowi selama kuliah di UGM.

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” kata Sigit dalam keterangan resmi UGM, Sabtu (22/3/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Setelah Kepala Babi, Kantor Redaksi Tempo Diteror 6 Bangkai Tikus Dipenggal

Sigit menjelaskan bahwa pada masa itu, penggunaan gaya huruf Times New Roman untuk sampul skripsi dan ijazah sudah umum. 

Bahkan, di sekitar kampus UGM ada percetakan yang menggunakan mesin untuk mencetak sampul dengan gaya huruf tersebut. 

Hal ini menurut Sigit, semestinya juga diketahui oleh Rismon karena yang bersangkutan juga berkuliah di UGM. Selain itu seharusnya Rismon juga membandingkan skripsi dari mahasiswa Fakultas Kehutanan lain yang terbit pada tahun serupa.

“Faktanya ada mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” katanya.

Selain itu, mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang menjadi perdebatan, Sigit menjelaskan bahwa pada saat itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan penomoran ijazah yang berbeda. Nomor ijazah ditentukan berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang lulus, dengan tambahan singkatan fakultas (FKT) di belakangnya.

Baca juga: Hubungan dengan PDIP Memanas, Jokowi: Rakyat Lebih Senang Lihat Pemimpin Harmonis, Bukan Konflik