Tuding Jokowi Kirim Utusan ke PDIP, Pasbata Sebut Deddy Sitorus Semena-mena

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus yang mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Bahkan, Jokowi yang merasa geram menantangnya untuk mengungkap siapa sosok utusan tersebut.

Baca juga: Konflik PDIP Vs Jokowi, Puan: Sudahi, Semua Pasti Punya Masa Lalu

Ketua Umum Pasbata (Pasukan Bawah Tanah) Jokowi, David Febrian pun meminta Deddy Sitorus jangan omon-omon dan menantangnya menunjukkan bukti yang jelas. Jika memang benar ada perintah seperti yang disampaikannya tunjukkan siapa yang memberi instruksi, jangan hanya menggiring opini.

"Jangan hanya berbicara kosong alias omon-omon. Jangan biasakan menggiring opini publik untuk kepentingan tertentu. Kalau memang benar ada perintah seperti yang disampaikan Deddy Sitorus, tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu, Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak,terutama pihak dari bapak mantan presiden jokowi," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Baca juga: Hubungan Jokowi Vs PDIP Kembali Memanas, Puan: Semua Harus Introspeksi Diri

Dalam pernyataannya Dedi Sitorus mengungkapkan, ada seorang utusan yang menemui jajaran PDIP pada Desember 2024. Kendati tak mengungkap sosok utusan tersebut, namun kata Deddy Sitorus, utusan tersebut merupakan orang yang berwenang.

"Sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang menemui kami, yang memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” kata Deddy Sitorus.

Pasbata menegaskan bahwa klaim Deddy Sitorus itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dijadikan alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Indonesia.

Apabila pernyataan tersebut tidak terbukti, menurut ketua umum Pasbata, hal itu hanya akan menambah keruh situasi politik yang sudah cukup dinamis.

Di sisi lain, David berharap Jokowi dapat menikmati masa purna tugasnya di Solo dengan tenang dan aman. Alih-alih menyebarkan isu negatif, menurutnya, lebih baik melihat banyaknya Jasa yang telah diberikan Presiden RI ke-7 itu. 

Semua presiden itu baik, karena tujuannya sama yaitu untuk membangun bangsa, jangan dilihat kurangnya saja, karena setiap manusia pasti ada kurangnya dan jauh dari kata sempurna.

"Biarkan Pak Presiden ke-7 Jokowi menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terganggu oleh isu-isu politik yang tidak substansial, apalagi Pak Jokowi sangat berjasa pada bangsa ini" tambahnya.

Ketua Umum Pasbata mengungkapkan, bahwa saat ini adalah era baru bagi Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

"Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara ditangkap, serta diungkap, ini harus didukung karena ini untuk kepentingan bersama,bukan bicara saat ini saja tapi untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” ujarnya.

Semua pihak pun diingatkan agar jangan mudah terbawa isu contohnya seperti ‘Indonesia Gelap’ yang jelas muatan atau pesanan pihak lain yang tidak mau Indonesia maju. Kerja-kerja Presiden Prabowo harus didukung dalam membangun Indonesia.

“Jangan sampai kita diadu domba, presiden dan seluruh kabinet sedang bekerja dengan keras, malah pihak yang berkepentingan buat isu negative. Ini enggak bagus, intinya jangan suka mengadu domba rakyat hanya karena kepentingan pribadi dan golongan," tegasnya.

Baca juga: Profil Deddy Yevri Sitorus, Politisi PDI Perjuangan yang Ditantang Jokowi Ungkap Identitas Utusan