DPR Sebut Ada 3 Pasal yang Berubah di Revisi UU TNI, Termasuk Usia Pensiun

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberikan keterangan terkait pasal-pasal yang direvisi di Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada konferensi pers, Senin (17/3/2025).

Konferensi pers terkait revisi UU TNI disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi pimpinan Komisi I dan perwakilan fraksi.

Dasco mengatakan, di media sosial banyak beredar draf RUU TNI yang tidak sesuai dengan yang dibahas di Komisi I.

Dasco menyebut, ada tiga pasal yang masuk dalam revisi UU TNI, yaitu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47.

Pasal 3

Pasal 3 dalam UU TNI mengatur tentang kedudukan TNI.

"Yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah presiden, itu tidak ada perubahan."

"Kemudian ayat 2, kebijakan dan strategi pertahanan serta dudukan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan."

"Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya," jelas Dasco.

Pasal 53

Pasal 53 mengatur tentang usia pensiun.

Baca juga: Revisi UU TNI Dibahas Tertutup, Pengamat Jamiluddin Ritonga: demi Akomodir Kepentingan Elite 

Menurut keterangan Dasco, mengacu pada UU institusi lain, akan ada kenaikan batas usia pensiun bagi prajurit TNI.

"Yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun, perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Pasal 47

Pasal 47 mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil tertentu.