3 Kasus Penyebab Komisi III DPR RI Niat Panggil Kapolda Jateng Irjen Ribut, Termasuk Kasus Sukatani

TRIBUNNEWS.COM - Sedikitnya tiga kasus yang terjadi di wilayah Polda Jateng menjadi pertimbangan Komisi III DPR RI yang berencana memanggil Kapolda Jateng, Irjen Ribut Hari Wibowo.

Tiga kasus itu yang menjadikan anggota Komisi III Abdullah yang juga legislator PKB berniat meminta penjelasan Kapolda Jateng tentang maraknya tindak kriminal dilakukan oleh jajarannya.

Apalagi kasus-kasus yang dimaksud telah beredar luas di masyarakat alias menjadi viral.

Ia pun mengusulkan agar komisinya memberikan kesempatan agar Kapolda Jateng Irjen Ribut bisa memberikan informasi atas keresahan Abdullah.

Adapun tigas kasus yang menjadi penyebab anggota Komisi III DPR RI berniat panggil Kapolda Jateng meliputi:

1.Kasus Penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy

Aipda Robig Zaenudin, tersangka penembakan Gamma, diserahkan Polda Jateng kepada Kejaksaan Negeri Semarang pada Kamis (6/3/2025).

Dokumen kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK bernama Gamma Rizkynata Oktafandy dinyatakan lengkap atau P21. 

Ayah Gamma, Andi Prabowo, mengkritik lambatnya proses hukum penembakan Gamma.

"Kasusnya lambat, tapi kami serahkan kepada aparat untuk segera memprosesnya di pengadilan," ungkapnya.

Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Semarang, sidang tewasnya Gamma akan digelar setelah Idul Fitri.

Baca juga: Sosok Irjen Ribut Bakal Dipanggil Komisi III DPR RI, Kapolda Jateng Eks Penjaga Solo Era Jokowi

"Hanya diberi tahu bahwa sidang nanti selepas lebaran, untuk bulan apa belum dikasih tahu," bebernya.

Adapun buntut kasus tersebut, Kombes Irwan Anwar dimutasi dari Kapolrestabes Semarang.

2.Intimidasi Bank Punk Sukatani

Band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Sukatani pernah viral dengan lagu berjudul "Bayar Bayar Bayar". 

Melalui pernyataan resmi di akun Instagram @sukatani.band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dua personelnya buka-bukaan membuat pengakuan telah diintimidasi. 

Dalam unggahan tersebut, Sukatani memastikan dua personelnya berada dalam kondisi baik. 

Sukatani membongkar adanya tekanan dan intimidasi dari oknum kepolisian terkait lagu Bayar Bayar Bayar. 

Tekanan ini bahkan memaksa mereka untuk mengunggah video klarifikasi beberapa waktu lalu.

Menurut Sukatani, bentuk intimidasi semacam ini bukan hal baru. Mereka mengklaim telah mengalaminya sejak Juli 2024.

"Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu Bayar Bayar Bayar kami unggah melalui media sosial," tulis Sukatani dalam unggahannya, dikutip Minggu (2/3/2025).

"Kejadian tersebut membuat kami mengalami beberapa kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil," lanjutnya.

3.Polisi Bunuh Bayinya

Kasus yang menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI Abdullah lainnya adalah kasus polisi bunuh bayinya.

Kasus pembunuhan bayi di Semarang, Jawa Tengah, dengan terlapor Brigadir AK naik menjadi penyidikan.

Brigadir AK merupakan ayah bayi yang bertugas di Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Jateng.

Kasus pembunuhan terjadi saat ibu korban, DJP (23) menitipkan bayi ke Brigadir AK di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Semarang pada Minggu (2/3/2025) lalu.

Bayi berusia dua bulan yang tewas merupakan hasil hubungan gelap Brigadir AK dan DJP.

Niat Panggil Kapolda Jateng

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah berencana mendorong komisinya untuk memanggil Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, beserta jajarannya terkait dengan rangkaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi di Polda Jateng.

Pelanggaran tersebut antara lain mencakup kasus penembakan terhadap pelajar bernama Gamma, intimidasi terhadap band punk Sukatani, serta yang terbaru, pembunuhan bayi hasil hubungan gelap yang dilakukan oleh anggota Ditintelkam Polda Jateng, Brigadir AK.

Kasus tersebut baru-baru ini viral di media sosial.

“Komisi III berencana memanggil Kapolda Jawa Tengah beserta jajarannya. Kami ingin mengetahui mengapa pelanggaran hukum oleh oknum polisi di Polda Jateng terus terjadi berulang kali,” kata Abdullah, yang akrab disapa Mas Abduh, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan bahwa Komisi III ingin mempelajari mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan terhadap kinerja polisi di Polda Jateng. 

Dia juga berharap agar Komisi III dapat memperoleh informasi terkait efektivitas dari monev tersebut.

“Kami ingin mengetahui bagaimana monev dilakukan terhadap kinerja individu polisi, pelaksanaan tugas, survei kepuasan masyarakat, serta pengawasan internal dan eksternal yang ada untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas Polda Jawa Tengah,” ucapnya.

Setelah mendapatkan data dan informasi mengenai monev dari Polda Jateng, Mas Abduh, yang terpilih dari Dapil Jateng VI, menyatakan bahwa Komisi III akan memberikan saran dan dukungan untuk memperkuat kinerja Polda Jateng.

“Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi III, kami berharap konsep polisi presisi yang digagas oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, semakin mendekati kenyataan dan dapat segera terwujud,” ucapnya.

Mas Abduh juga menekankan bahwa Polda Jateng, sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita Nomor Tujuh yang mencakup reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi.

“Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, yang tentu menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” paparnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Chaerul Umam, M Alivio Mubarak Junior, Faisal Mohay)