Kuasa Hukum Anggap Dakwaan Hasto Kristiyanto Gunakan Data Tidak Akurat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, menilai ada ketidakakuratan dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang dikenakan kepada kliennya. 

Menurutnya, terdapat kesalahan fatal dalam penggunaan data yang digunakan untuk mendakwa Hasto terkait perolehan suara almarhum Nazarudin Kiemas dalam Pemilu 2019.

Febri menjelaskan bahwa dakwaan yang menyebutkan Nazarudin Kiemas memperoleh 0 suara adalah tidak benar. Padahal, kenyataannya Nazarudin Kiemas meraih 34.276 suara terbanyak di Dapil Sumsel I. Suara ini, menurut Febri, menjadi dasar bagi PDIP untuk mengadakan rapat pleno dan memutuskan langkah hukum terkait penggantian caleg setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia.

Menurutnya, data yang digunakan dalam dakwaan adalah keliru. Nazarudin Kiemas memperoleh suara terbanyak, dan itu menjadi alasan PDIP untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), merujuk putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang menyebutkan Nazarudin memperoleh suara nol.

Pada pemungutan suara 17 April 2019, Nazarudin Kiemas meski sudah meninggal dunia, tercatat tetap memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel I. Hal ini menyebabkan PDIP menggelar rapat pleno untuk membahas siapa yang akan menggantikan almarhum.

Baca juga: 3 Pernyataan Ahok Soal Korupsi Pertamina Usai Diperiksa Kejagung: Akui Kaget

Selain itu, Febri juga menanggapi dakwaan yang menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto melakukan pertemuan tidak resmi dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut Febri, pertemuan yang terjadi pada 31 Agustus 2019 di kantor KPU RI adalah pertemuan resmi, bukan di luar prosedur. Menurutnya, pertemuan itu adalah bagian dari rekapitulasi suara resmi, di mana partai politik termasuk PDIP menyampaikan sikap mereka.

Dalam dakwaan, seolah-olah Hasto Kristiyanto pernah menemui Wahyu Setiawan dalam kunjungan tidak resmi. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang telah diuji di persidangan dan dituangkan pada Putusan 28/Pid.SusTpk/2020/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

Baca juga:  Febri Diansyah Sempat Jadi Rival Ronny Talapessy di Kasus Ferdy Sambo, Kini Bersatu Bela Hasto

Dakwaan Hasto Kristiyanto berdasarkan putusan 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F, Hasto Kristiyanto menemui Wahyu Setiawan pada tanggal 31 Agustus 2019 di kantor KPU RI untuk mengajukan permohonan penggantian Caleg Dapil Sumsel-1 di luar kunjungan resmi.

Pada tanggal 31 Agustus 2019, bertempat di ruang kerja Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah menemui Wahyu Setiawan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan informasi bahwa PDIP keterangan saksi di bawah sumpah menegaskan bahwa kedatangan Hasto Kristiyanto ke KPU adalah pertemuan resmi pada saat rekapitulasi suara pada bulan April & Mei 2019. 

"Saat itu masing-masing partai politik menyampaikan sikapnya. Selain itu tidak ada pertemuan lain,” ujar Febri dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/3/2025).

Febri menambahkan, keterangan saksi di bawah sumpah juga mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses rekapitulasi suara pada bulan April dan Mei 2019, dan tidak ada pertemuan lain di luar itu.

Lebih lanjut, Febri menegaskan bahwa dakwaan yang menyebutkan Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri mengenai pemberian uang kepada Wahyu Setiawan juga tidak sesuai dengan fakta yang telah diuji di persidangan.

Ia menegaskan, Saiful Bahri saat itu tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Hasto, apalagi menyetujui pemberian uang untuk Wahyu Setiawan.

Baca juga: Urgensi Amplop Cokelat DPR dalam Rapat dengan Direksi Pertamina Dipertanyakan

Diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kini ditahan KPK, akan menjalani sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan atas dua kasus yang menjeratnya, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (14/3/2025) besok.