Pemerintah Diminta Percepat Green Jobs untuk Anak Muda dan Transparansi Pengelolaan Energi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Youth Energy Council (YeC), yang lebih dikenal sebagai Dewan Energi dan Lingkungan Nasional, menemui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan aspirasi anak muda Indonesia untuk adanya pekerjaan di sektor hijau (green jobs) dan pengelolaan energi nasional yang transparan dan akuntabel. 

Hal tersebut secara resmi dirumuskan dalam lima poin kebijakan dan diserahkan langsung kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno di Senayan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Dewan Energi Nasional Bingung Kilang Singapura Tak Produksi Pertalite, tapi Pertamina Impor RON 90

Hadir dalam audiensi ini, YeC Chairman, Fadli Rahman, serta para tokoh muda pendiri YeC lain, yang juga aktif di sektor energi dan lingkungan, yaitu Ferro Ferizka  (Founder Pijar Foundation), Billy Mambrassar (Founder Containder), dan Arfan Arlanda (Founder Jejakin). 

Mereka menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya datang dari kalangan organisasi atau komunitas pemuda, tetapi juga dari para inovator dan pelaku industri yang peduli terhadap masa depan energi Indonesia.

Baca juga: Dewan Energi Nasional Bingung Kilang Singapura Tak Produksi Pertalite, tapi Pertamina Impor RON 90

"YeC mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam sektor energi dan lingkungan yang merupakan keinginan anak muda Indonesia," kata YeC Chairman Fadli Rahman dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

Aspirasi ini dirumuskan setelah YeC mengadakan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, mengadakan forum diskusi bersama hampir 1.000 anak muda sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap keberlanjutan energi dan kualitas lingkungan di Indonesia. 

Dari hasil forum diskusi tersebut, Chairman YeC menyerahkan white papper yang berisi 5 isu atau poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini yang menjadi keresahan anak muda.

Pertama yakni Transparansi Tata Kelola Energi: Mencegah Korupsi dan Inefisiensi

"Poin utama yang disampaikan dalam audiensi ini adalah tuntutan YeC terhadap transparansi dalam tata kelola energi nasional. Mereka menyoroti bagaimana sektor energi di Indonesia masih rentan terhadap inefisiensi dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya serta distribusi subsidi energi," kata Fadli.

Menurut Fadli, pemerintah harus lebih serius dalam memastikan bahwa kebijakan energi dikelola dengan transparan dan berbasis data yang akurat.

"Industri energi adalah sektor yang sangat strategis dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, jika tata kelolanya tidak transparan, kita tidak hanya kehilangan potensi investasi besar di energi terbarukan, tetapi juga berisiko mengalami kebocoran anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur energi hijau," ujar Pemuda yang juga merupakan Direktur Strategis Pertamina NRE ini.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem yang lebih terbuka dalam distribusi subsidi energi dan pengalokasian investasi di sektor energi terbarukan. 

"Kami menuntut keterbukaan data terkait subsidi energi, proyek infrastruktur, serta skema investasi di sektor energi terbarukan agar masyarakat dapat mengawal penggunaan anggaran negara secara lebih transparan," tambahnya.

Billy Mambarasar selaku Sekretaris Jendral YeC yang juga pendiri Start Up Containder, juga menyoroti perlunya percepatan transisi ke energi bersih dengan kebijakan yang lebih akuntabel.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan energi fosil jika ingin mencapai target Net Zero Emission 2060. Perlu ada strategi nasional yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam pengembangan energi terbarukan, agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara lain," jelas Billy.

Baca juga: Pertamina Pastikan Layanan Energi Lancar Saat Ramadan dan Idulfitri