UNODC Kerja Sama dengan Industri Kelapa Sawit Memerangi dan Cegah Korupsi di Sektor Kelapa Sawit

TRIBUNNEWS.COM - Dari berbagai jenis minyak nabati yang ada di Indonesia, minyak kelapa sawit menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat. Dari situ, Indonesia dikenal menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit. Maka tak heran kalau minyak kelapa sawit (CPO) menjadi komoditas unggulan Indonesia dan penyumbang terbesar ekspor dalam kategori nonmigas. 

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menemukan beberapa produk yang terbuat dari minyak kelapa sawit, seperti produk perawatan tubuh, sebagai bahan pangan, farmasi, hingga bahan bakar ramah lingkungan. 

Perkembangan industri minyak nabati di Indonesia selama 20 tahun terakhir ini dinilai sangat pesat hingga menjadi penggerak industri dan ekonomi, seiring dengan pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia. Indonesia sendiri memproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun, dan menyumbang setidaknya 4,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta berhasil menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia. 

Pada September 2024, berdasarkan data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kinerja ekspor nonmigas sebesar USD181,14 Miliar, dan untuk ekspor lemak dan minyak nabati mencapai USD14,43 Miliar, termasuk di dalamnya ada minyak kelapa sawit. 

Sayangnya, korupsi di dalam industri minyak kelapa sawit yang dilakukan melalui penyuapan, pembebasan lahan secara ilegal, hingga pelanggaran peraturan menghambat realisasi penuh dari kontribusi yang dapat diberikan oleh industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dari korupsi ini juga memiliki risiko yang dapat mengancam mata pencaharian, merusak lingkungan, dan mengganggu rantai pasokan global. Oleh karena itu, industri ini bertekad untuk mengubahnya dengan mendapat dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerapkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur Rachmat Perdana Angga mengatakan, Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan kasus-kasus korupsi yang mengancam fondasi industri Indonesia. 

“Maka itu, kita harus secara aktif menegakkan praktik-praktik pengelolaan dan keberlanjutan yang baik dalam industri kelapa sawit. Ini berarti, kita harus menanamkan transparansi di setiap tingkat untuk memperkuat integritas bisnis dan memerangi korupsi,” ujar Angga. 

Industri kelapa sawit dalam persimpangan 

Sektor swasta memiliki peran penting dalam memecah korupsi dengan mempromosikan praktik-praktik yang beretika, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong akuntabilitas. 

Melalui tindakan yang kolektif dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang kuat, perusahaan-perusahaan di industri kelapa sawit dapat berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. 

Baru-baru ini, di Balikpapan Kalimantan Timur telah dilaksanakan sebuah workshop yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani masalah korupsi di industri kelapa sawit Indonesia. 

Dalam workshop tersebut, KPK, Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan UNODC menjalin kerja sama dengan industri untuk meningkatkan transparansi dan integritas dengan mengusung tema “Kebijakan Anti Korupsi dan Pengembangan Aksi Kolektif bersama Perusahaan dan Asosiasi di Industri Palm Oil”. 

Workshop ini menjadi petanda untuk pertama kalinya seluruh pemangku kepentingan di Indonesia berkumpul secara terbuka untuk membahas dan memerangi korupsi di sektor industri minyak kelapa sawit. 

Para pengambil keputusan di seluruh sektor industri kelapa sawit Indonesia turut menghadiri workshop ini. Workshop ini, lanjut Angga, mengisyaratkan komitmennya untuk menghadapi tantangan yang telah lama melanda industri ini. 

“Sebagai Ketua GAPKI Kalimantan Timur, saya memahami kebutuhan mendesak industri kita akan transparansi dan integritas. Workshop ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini secara langsung,” ucap Angga. 

Erik van der Veen, Kepala UNODC Indonesia mengatakan, “Kami hadir di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk bertindak. Keputusan yang diambil dan tindakan yang diambil dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan arah industri ini di tahun-tahun mendatang.” 

Sebagaimana diketahui, UNODC berperan sebagai pelaksana UNCAC dengan mandat untuk mendukung negara-negara dalam memerangi korupsi. Sesuai dengan peraturan pada pasal 12 UNCAC yang berfokus pada pencegahan korupsi di sektor wisata, mendesak negara-negara untuk membuat standar, kode etik, dan kontrol audit internal untuk melindungi integritas bisnis. 

Dalam hal ini, UNODC bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, pakar anti-korupsi, masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi untuk memerangi korupsi di semua tingkatan. 

Bersatu untuk menghentikan kasus korupsi di industri minyak kelapa sawit 

Selama sesi workshop berlangsung, para peserta yang hadir berusaha mengembangkan berbagai kebijakan anti-korupsi, langkah-langkah kepatuhan, dan kerangka kerja untuk tindakan kolektif. Langkah ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan praktik-praktik ke dalam langkah operasi mereka. 

“Korupsi adalah masalah kompleks yang membutuhkan upaya kolektif. Pemerintah tidak dapat menanganinya sendirian. Maka dari itu, kita membutuhkan kerja sama dari sektor swasta dan masyarakat,” ungkap Satya Pambudi, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. 

Acara ini diakhiri dengan penandatanganan (MoU) perjanjian Aksi Kolektif, yang merupakan sebuah komitmen resmi dari perusahaan-perusahaan yang turut berpartisipasi dalam menegakkan integritas bisnis dan memerangi korupsi. 

Walaupun di sektor ini masih akan ada tantangan yang signifikan, landasan yang dibangun dalam workshop ini dapat memposisikan sektor kelapa sawit Indonesia untuk bergerak maju dengan komitmen baru terhadap praktik-praktik yang beretika. 

“Workshop ini menandai sebuah langkah penting saat transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan industri. Bersama-sama kita dapat membangun sebuah industri yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi model integritas dan transparansi, tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi juga di semua sektor,” jelas Mr Van der Veen. 

Artikel ini merupakan hasil kerja sama United Nations Indonesia dengan Tribunnews. Untuk informasi lengkap, kunjungi laman resmi UN Indonesia.