Rabu, 1 Oktober 2025

Kasus Korupsi Minyak Mentah

Partai Buruh Bakal Demo Kejagung, Desak Langkah Tegas Tangani Korupsi Pertamina hingga Pagar Laut

Partai Buruh dan KSPSI bakal demo Kejagung, desak penuntasan kasus tata kelola minyak mentah, Jiwasraya hingga korupsi proyek pagar laut. 

Tribunnews.com/Fransiskus A
UNJUK RASA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat mengikuti aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Partai Buruh dan KSPSI bakal demo Kejagung Jumat (28/2/2025) pukul 10.00 WIB, desak penuntasan kasus tata kelola minyak mentah, Jiwasraya hingga korupsi proyek pagar laut.  (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Jumat (28/2/2025) pukul 10.00 WIB.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar mengambil langkah tegas terhadap kasus-kasus korupsi besar yang telah mencuat ke publik.

"Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap berbagai skandal korupsi yang merugikan negara dan rakyat, khususnya pekerja," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan KSPI mengajukan tiga tuntutan utama:

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). 

Kasus ini melibatkan oknum di Pertamina yang mencampur bahan bakar jenis Pertalite dengan Pertamax secara ilegal demi keuntungan pribadi. 

Akibatnya, kualitas bahan bakar menurun, merugikan konsumen, dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Baca juga: Jejak Karier Riva Siahaan Dirut PT Pertamina yang Oplos Pertamax Vs Istrinya Seorang Guru Yoga

Kasus Korupsi Jiwasraya. Skandal ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana investasi di perusahaan asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah. 

Satu di antara pihak yang diduga terlibat adalah pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Korupsi Proyek Pagar Laut. Proyek ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN, KKP, dan Kemenko Perekonomian, dalam dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembangunan pagar laut yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved