Kejagung: Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Beri Perintah Campur BBM Pertamax

"Oleh penyidik, dilakukan tindakan jemput paksa dan dibawa ke hadapan penyidik," lanjut Harli. 

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap kedua saksi.

Setelah dilakukan gelar perkara dan dikaitkan dengan peran tersangka lain dalam kasus ini. Penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. 

Selain itu, Kejagung juga memastikan keduanya telah diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Keduanya pun ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kini dengan adanya tambahan dua orang, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sebanyak sembilan orang.

Tujuh petinggi Pertamina Patra Niaga lainnya yang telah ditangkap yakni:

• Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga: Riva Siahaan (RS)
• Direktur Utama PT Pertamina International Shipping: Yoki Firnandi (YF)
• Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa: Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR)
• VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International: Agus Purwono (AP)
• Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak: Gading Ramadhan Joedo (GRJ)
• Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional: Sani Dinar Saifuddin (SDS)
• Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim: Dimas Werhaspati (DW)

Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Kejagung sebelumnya mengungkap, salah satu modus operandi kejahatan tersebut, yakni pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.

Kejagung juga mengungkap, pengoplosan itu, terjadi di depo-depo, yang jelas bertentangan dengan regulasi.

Hal tersebut, disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Kejagung juga menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun.

Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Suci Bangun) (Kompas.com/Shela Octavia)