Senin, 6 Oktober 2025

Setara Institute Identifikasi 10 Isu Prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia

Laporan ini memuat outlook dan forecast tentang situasi dan tantangan global dan nasional isu Bisnis dan HAM

Editor: Hasanudin Aco
Istimewa/Tribunnews.com
LAPORAN BISNIS DAN HAM - Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, Nabhan Aiqani. Setara Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) meluncurkan laporan bertajuk “Business and Human Righs (BHR) Outlook 2025: 10 Prioritas Isu Bisnis dan HAM di Indonesia,” di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.  

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setara Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) meluncurkan laporan bertajuk “Business and Human Righs (BHR) Outlook 2025: 10 Prioritas Isu Bisnis dan HAM di Indonesia,” di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025. 

"Laporan ini memuat outlook dan forecast tentang situasi dan tantangan global dan nasional isu Bisnis dan HAM," ujar Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, Nabhan Aiqani.

Menurut dia Outlook BHR ditujukan untuk mendorong semua pihak menaruh perhatian dan merancang agenda bersama untuk terus mendorong sektor bisnis mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam operasionalisasnya.

Penetapan isu prioritas didasarkan pada kerangka risiko environment, social dan governance (ESG) dalam tata kelola bisnis, yang dihimpun dalam 10 isu prioritas Bisnis dan HAM yang relevan dengan risiko ESG, yaitu:

(1). Memastikan terwujudnya tata kelola sektor perkebunan, pertambangan,  dan pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel

(2). Mendorong skema perdagangan karbon yang berkeadilan, pencegahan perubahan iklim dan deforestasi

(3). Memastikan jaminan perlindungan hak bagi pekerja GIG, pekerja sektor informal, dan pekerja rumah tangga (PRT)

(4). Memastikan perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan decent work (pekerjaan yang layak)

(5). Memastikan perlindungan pekerja migran di darat dan laut dari praktik-pratik pelanggaran HAM yang merugikan

(6). Memastikan just transition dalam konteks just energy transition

(7). Memastikan harmonisasi kebijakan perlindungan HAM dalam operasionalisasi bisnis

(8). Mendorong penerapan kebijakan mandatori uji tuntas HAM

(9). Mencegah sektor keuangan dalam pembiayaan proyek yang berpotensi melanggar HAM 

(10). Merespon secara serius upaya untuk mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved