Setara Institute Ungkap 5 Permasalahan Prioritas Polri, Akuntabilitas hingga Tata Kelola SDM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto jadi tonggak penting dalam pembentukan Tim Reformasi Polri.

Hal itu supaya tim selain punya regulasi dan kewenangan yang kuat, anggotanya juga independen, profesional, dan progresif.

Baca juga: Bareskrim Polri Jadwalkan Mediasi, Lisa Mariana Desak Ridwan Kamil Kooperatif: Harap Hadir

“Kinerja komisi reformasi kepolisian harus ditopang legitimasi politik dari presiden,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, dalam keterangan pers, Jumat (19/9/2025).

Setara Institute adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

Baca juga: Setara Institute: Kompolnas Mesti Dilibatkan dalam Tim Reformasi Polri

Didirikan pada 14 Oktober 2005 oleh sejumlah tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Azyumardi Azra, dan lainnya.

Tanpa adanya prasayarat itu, keberadaan dan hasil  kerja tim hanya akan menjadi catatan administratif yang mudah diabaikan.

Hailil menegaskan, mereka mendeteksi adanya kecenderungan berulang permasalahan kultural dan struktural dalam upaya reformasi polri.

“Bahkan persoalan yang sama telah terjadi sejak era Presiden Gus Dur hingga kini,” tuturnya.

Setara Institute menemukan lima kelompok permasalahan prioritas Polri untuk 5 tahun ke depan, yakni: 

• Akuntabilitas proses penegakan hukum,
• Kinerja pengawasan terhadap polri,
• Kinerja perlindungan dan pengayoman masyarakat,
• Akuntabilitas fungsi pelayanan publik, dan
• Tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

   

  Baca juga:  Hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri, Ledakan di Pamulang Tangsel Berasal dari Tabung Gas 12 Kg

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang dimiliki oleh manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, kreativitas, emosi, dan kemampuan fisik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi, perusahaan, atau bahkan negara.

Tim Reformasi Polri menurut Haili perlu menempatkan lima permasalahan itu sebagai prioritas.

Pembentukan Tim Reformasi Polri adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.

Hal itu mereka sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

Sejauh ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pembentukan Tim Reformasi Polri.

Tim Reformasi Polri disebut bakal dilantik dalam waktu dekat.