Instruksi Megawati soal Retret Kepala Daerah di Magelang: Tanggapan Jokowi dan Partai Politik

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pihak memberikan tanggapan terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Permintaan ini muncul setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tanggapan Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kegiatan retret tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi menekankan pentingnya kepala daerah untuk mengikuti instruksi tersebut.

“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir dan datang."

"Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (21/2/2025).

Respons 4 Partai Politik

Partai Demokrat

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai bahwa agenda retret oleh Presiden Prabowo tidak seharusnya diintervensi oleh kepentingan politik partai tertentu.

Ia menyatakan bahwa semua kepala daerah yang baru dilantik seharusnya mengikuti kegiatan tersebut.

“Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo. Saya berharap semua kepala daerah yang sudah dilantik agar mengikuti kegiatan retret di Magelang,” tegas Andi.

Baca juga: Pramono Anung Diam Seribu Bahasa soal Retret di Magelang, Imbas Dilarang Megawati?

Partai Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, juga berkomentar bahwa retret kepala daerah adalah program negara, bukan program kepartaian.

Ia menekankan pentingnya kepala daerah untuk memilih loyalitas kepada negara di atas partai politik.

“Loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai,” jelas Fadli.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Politikus PSI, Grace Natalie, mempertanyakan alasan di balik instruksi Megawati.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan partai.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, juga meminta kader PSI yang terpilih untuk tetap mengikuti retret di Magelang.