Ketua PBNU Respons Demo Indonesia Gelap, Pertanyakan Dasar Unjuk Rasa: Ini Pemerintah Baru

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, merespons aksi unjuk rasa bertemakan "Indonesia Gelap" yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Mengenai hal ini, Gus Yahya merasa heran dan mempertanyakan dasar aksi unjuk rasa tersebut.

Karena menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini masih tergolong baru atau masih bergulir beberapa bulan terakhir.

"Indonesia gelap, itu gelap dari mana? Orang ini pemerintah baru," kata Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (19/2/2025), dilansir Kompas.com.

Gus Yahya pun mengatakan, belum terdapat hal-hal yang bisa menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Prabowo tersebut.

"Belum ada yang menurut saya bisa diandalkan untuk membuat penilaian," ujar Gus Yahya.

Dia pun menyatakan, masyarakat harus menunggu berbagai agenda yang telah direncanakan pemerintah baru ini hingga terlaksana dengan baik.

Menurut Gus Yahya, sejumlah agenda yang diwacanakan itu memuat harapan-harapan baik untuk ke depannya.

"Seperti saya katakan tadi, semua agenda yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, NU siap untuk menghormati," tutur Gus Yahya.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai kota pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.

Aksi itu mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Baca juga: Respons Positif DPR soal Demo Indonesia Gelap, Sebut Sebagai Ciri Khas Mahasiswa: Itu Sah-sah Saja

Karena hal tersebut, kelompok mahasiswa pun menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Tuntutan yang Ditujukan kepada Pemerintah

Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai berikut:

• Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

• Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
• Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.
• Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.
• Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
• Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
• Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
• Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
• Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
• Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.
• Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
• Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.
• Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.
• Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.

Puncak Demo Indonesia Gelap Digelar Besok

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) besok, berbarengan dengan pelantikan kepala daerah. 

“Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara," kata Koordinator BEM SI, Herianto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).

Namun, Herianto belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul pada aksi mendatang. 

Dia hanya menegaskan bahwa jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.

“(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspon sama pihak pemerintah,” ungkapnya. 

Herianto mengungkapkan kekecewaannya karena perwakilan pemerintah bersikukuh tidak menemui mereka saat aksi demo pada Senin lalu.

Kendati demikian, dia tetap berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan. 

“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” ujarnya. 

“Kita berharap, semoga sebelum hal itu terjadi, pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah. 

Sedangkan orientasi atau retreat akan digelar 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Mario Christian) (Kompas.com)