Jelang Pelantikan, Bupati Tana Tidung Fokus pada Keberlanjutan Program

Tak hanya itu, dalam kesimpulan Komisi II juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto merevisi Peraturan Presiden terkait jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 tentang jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," ucap Aria.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah akan mengumumkan jadwal pelantikan kepala daerah serentak.

Dirinya memastikan, kalau keputusan yang diambil dalam rapat hari ini semata agar pelantikan kepaladaerah bisa digelar secara cepat.

"Pengumuman resminya akan disampaikan oleh pemerintah melalui menteri dalam negeri. Mamun saya kira tadi rapat ini terbuka pers bisa melihat masyarakat bisa melihat bahwa ada kesenyawaan dan kesepahaman antar kita semua tidak ada yang ingin menunda-nunda yang ada justru ingin menegakkan sejumlah aturan dengan mempertahankan prinsip secepat-cepatnya," tandas dia.