Minggu, 5 Oktober 2025

Efisiensi Anggaran Pemerintah

Efisiensi Anggaran Berujung Kegaduhan di Masyarakat, Mahfud Ingin Presiden Prabowo Beri Penjelasan

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi soal adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

Tribunnews.com/Gita Irawan
EFISIENSI ANGGARAN - Mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD saat ditemui di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Kamis (26/12/2024). Mahfud MD ikut menanggapi soal adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. 

Sejumlah pengamat mengkritik langkah ini karena dinilai akan membawa efek domino kepada ekonomi masyarakat.

Namun, ada juga yang berpendapat sebaliknya, seraya menyatakan langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, misalnya, menilai hal ini sebagai langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

"Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas," ucap Iwan lewat keterangan, Rabu (12/2/2025).

Baca juga: Pengangkatan Staf Khusus Menteri di Tengah Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, Ini Respons MenPAN-RB

Ia berpendapat, penghematan anggaran dapat mengurangi beban utang negara dan juga menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

“Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” katanya. 

Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut ada pihak-pihak yang ingin melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. 

Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

“Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan pejabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu,” jelas Iwan.

Baca juga: Legislator PDIP Harap Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo Tak Mengurangi Proses Penegakan Hukum

“Selain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

“Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ucap Iwan.

Baca juga: Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya

Bisa timbulkan masalah baru?

Pendapat berbeda datang dari Direktur Eksekutif Ramangsa Institute Maizal Alfian.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved