Anggaran Kemhan dan TNI Juga Dipangkas Rp 26,99 Triliun Buntut Efisiensi Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI juga terkena pemangkasan buntut kebijakan efisiensi anggaran negara yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Total, Kemhan dan TNI memangkas anggaran sebesar Rp26,99 triliun dari pagu anggaran Rp 166 triliun.

Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Pimpinan rapat dan anggota Komisi I yang saya hormati. Efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang sudah diikuti dengan dokumen resmi," ujar Donny dalam paparannya.

Donny meminta jajarannya untuk menyampaikan usulan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan.

Donny pun mengingatkan Kementerian Keuangan RI sudah memberikan penekanan terkait efisiensi

Diantaranya, rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran.

Selain itu agar dapat dipenuhi kegiatan yang sifatnyq layanan publik termasuk biaya dan sumber non rupiah murni. 

"Ketiga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru dan pembangunan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya," jelasnya.

Dia pun merinci jenis belanja, unit organisasi dan sumber dana yang akan digunakan seusai efisiensi.

Rinciannnya, belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, belanja barang sebesar Rp10,94 T dan belanja modal Rp16,05 T.

"Efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal, belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi dan anggaran tetap berapa pada DIPA Kemhan dan TNI namun dengan status diblokir," ungkapnya.

Dari sisi organisasi, anggaran Kemhan sebesar Rp8,43 T, Mabes TNI sebesar Rp3,68 T, TNI AD sebesar Rp5,16 T, TNI AL sebesar Rp6,07 T dan TNI AU sebesar Rp3,63 T.

Sedangkan menurut sumber dana, rupiah murni sebesar Rp20,34 T, pinjaman luar negeri sebesar Rp4,71 T, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,01 T, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp184,66 m, BLU sebesar Rp548,37 M dan SBN Syariah Negara sebesar Rp193,29 M.