Sabtu, 4 Oktober 2025

Gaji ke-13 dan THR Cair sebelum Puasa? Cek Aturan, Jadwal, serta Hitungan Besarannya

apakah pencairan gaji ke-13 dan THR akan dilakukan sebelum bulan puasa? Berikut adalah penjelasan lengkap terkait pelaksanannya pada tahun 2025

Penulis: Bobby W
Editor: Suci BangunDS
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
ILUSTRASI THR - Warga memperlihatkan pecahan uang rupiah kertas baru usai menukar pada mobil kas keliling Bank Indonesia (BI) di halaman Mal Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/3/2024) menjelang Idul Fitri 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini pada Rabu (12/2/2025) memastikan, aturan THR dan Gaji ke-13 turun sebelum bulan puasa. 

TRIBUNNEWS.COM - Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu sokongan yang sangat dinantikan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tunjangan ini, biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru atau beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri untuk membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, bagaimana aturan terkait gaji ke-13 dan THR pada tahun 2025 ini? apakah pencairannya akan dilakukan sebelum bulan puasa?

Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

Aturan Gaji ke-13 dan THR di Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 , pemerintah telah mengatur jadwal pencairan gaji ke-13 untuk tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, gaji ke-13 direncanakan cair pada bulan Juni atau Juli 2025.

Hal ini sesuai dengan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, di mana gaji ke-13 selalu diberikan menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Besaran gaji ke-13 mencakup satu kali gaji pokok ditambah tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Komponen ini memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi ASN untuk memenuhi kebutuhan mendesak, terutama terkait biaya pendidikan.

Sementara itu, untuk THR, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 , THR untuk ASN, TNI, dan Polri wajib dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Baca juga: MK Hanya Bisa Gaji Pegawai hingga Mei 2025, Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo

Aturan ini juga berlaku untuk karyawan swasta.

Besaran THR mencakup satu kali gaji pokok ditambah tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Bagi pensiunan PNS, THR juga akan diberikan, namun hingga kini belum ada informasi resmi terkait tanggal pasti pencairan THR pensiun.

Bagi karyawan swasta, aturan THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Meskipun surat edaran resmi terkait THR 2025 belum diterbitkan, biasanya pencairan THR untuk karyawan swasta juga mengikuti pola yang sama dengan ASN, yaitu 10 hari kerja sebelum Lebaran.

Besaran THR untuk karyawan swasta umumnya setara dengan satu kali gaji bulanan, tergantung lamanya masa kerja.

Adapun aturan terkait pencairan kedua tunjangan tersebut, dijadwalkan bisa rampung sebelum bulan puasa datang.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, saat ditemui Rabu ini (12/2/2025).

Dikutip dari Kompas.com, Rini menyampaikan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan baru sedang dalam tahap finalisasi dan diharapkan akan diterbitkan sebelum bulan puasa.

Apakah Gaji ke-13 dan THR Cair Sebelum Puasa?

Puasa Ramadan pada tahun 2025 diperkirakan jatuh pada bulan Maret hingga April bila mengacu pada kalender Hijriyah. 

Namun, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, gaji ke-13 tidak akan cair sebelum bulan puasa. Pencairan gaji ke-13 direncanakan pada Juni atau Juli 2025.

Berbeda dengan THR, karena harus turun paling lambat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri, maka tunjangan satu ini diperkirakan turun pada 20-21 Maret 2025,

Kepastian Pencairan Gaji ke-13 dan THR

Warga menunjukan uang pecahan baru saat penukaran yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang bersama Pemerintah Kota Malang di Gedung Kartini, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/4/2023). Bank Indonesia bersama dengan delapan bank umum melaksanakan penukaran uang secara bersama di Gedung Kartini, Kota Malang pada 8 ??? 13 April 2023 dengan target 1.600 penukar setiap hari. Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Malang membuka layanan penukaran uang baru di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) per tanggal 27 Maret hingga 19 April 2023. Jelang lebaran tahun ini, BI Malang menyediakan uang pecahan baru sebesar Rp 4,64 Triliun. SURYA/PURWANTO
ILUSTRASI THR - Warga menunjukan uang pecahan baru saat penukaran yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang bersama Pemerintah Kota Malang di Gedung Kartini, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/4/2023) yang diselenggarakan BI Kantor Perwakilan Malang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini pada Rabu (12/2/2025) memastikan, aturan THR dan Gaji ke-13 turun sebelum bulan puasa. (SURYA/SURYA/PURWANTO)

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 tetap dianggarkan dalam APBN 2025 dan sedang dalam proses pencairan.

Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar di media sosial mengenai penghapusan gaji ke-13 dan THR, di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Sri Mulyani meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait pencairan gaji ke-13 dan THR.

Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tanggal pencairannya.

"Nanti tunggu saja, ya. Prosesnya sedang berjalan. Insya Allah," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya dan menunggu kepastian dari pihak yang berwenang.

Baca juga: Gaji ke-13 dan THR ASN 2025 Dipastikan Tetap Cair

Besaran gaji ke-13 dan 14

Berikut rincian besaran gaji ke-13 dan THR yang akan diberikan kepada berbagai kelompok penerima.

  1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Non-Struktural
    Ketua/Kepala: Rp26.299.000
    Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp24.721.200
    Sekretaris: Rp23.420.250
    Anggota: Rp23.420.250
  2. Pegawai Non-ASN pada Lembaga Non-Struktural
    Eselon I: Rp20.738.550
    Eselon II: Rp16.262.400
    Eselon III: Rp11.535.300
    Eselon IV: Rp8.844.150
  3. Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Masa Kerja
    Tunjangan juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan lamanya masa kerja. Berikut rinciannya:

A. Lulusan SD/SMP/Sederajat
Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp3.571.050
Masa kerja 10–20 tahun: Rp3.866.100
Masa kerja > 20 tahun: Rp4.210.500

B. Lulusan SMA/Diploma I
Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp4.089.750
Masa kerja 10–20 tahun: Rp4.456.200
Masa kerja > 20 tahun: Rp4.884.600

C. Lulusan Diploma II/Diploma III
Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp4.573.800
Masa kerja 10–20 tahun: Rp4.971.750
Masa kerja > 20 tahun: Rp5.436.900

D. Lulusan Strata I/Diploma IV
Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp5.492.550
Masa kerja 10–20 tahun: Rp5.967.150
Masa kerja > 20 tahun: Rp6.521.550

E. Lulusan Strata II/Strata III
Masa kerja ≤ 10 tahun: Rp6.470.100
Masa kerja 10–20 tahun: Rp6.964.650
Masa kerja > 20 tahun: Rp7.542.150

(Tribunnews.com/Bobby)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved